GAZA (Arrahmah.id) - Proses transisi menuju fase kedua kesepakatan Gaza masih tersendat, meskipun sudah cukup lama sejak fase pertama mulai diterapkan. Di tengah kebuntuan ini, semakin kuat indikasi bahwa hambatan yang terjadi bukan bersifat teknis, melainkan berkaitan dengan perhitungan politik internal 'Israel' serta tingginya syarat yang diajukan untuk melanjutkan kesepakatan.
Dalam konteks ini, peneliti urusan 'Israel', Adel Shadid, menilai bahwa 'Israel' terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit, kembali ke perang besar-besaran yang tidak mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat, atau berkomitmen penuh pada gencatan senjata yang membawa konsekuensi politik berat di dalam negeri.
Dalam pernyataannya kepada program Masar al-Ahdath, Shadid menjelaskan bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu memilih mengelola situasi “abu-abu” ini melalui operasi terbatas dan pelanggaran yang terukur, agar tetap bisa mengklaim bahwa perang belum benar-benar berakhir.
Menurutnya, pemerintah 'Israel' juga tidak mampu mengakui kegagalan mencapai tujuan perang, terlebih saat 'Israel' memasuki tahun politik yang sensitif. Di sisi lain, mereka khawatir bahwa masuk ke fase kedua akan memicu runtuhnya koalisi pemerintahan. Karena itu, mempertahankan status quo di Gaza dianggap sebagai opsi dengan biaya politik paling rendah.
Shadid menilai bahwa desakan 'Israel' soal pelucutan senjata perlawanan bukan murni persoalan keamanan, melainkan bagian dari agenda politik yang lebih luas, yakni mengosongkan Gaza dari senjata ringan untuk menciptakan kekacauan internal.
Ia menambahkan, 'Israel' berupaya melemahkan Hamas dengan mencabut alat-alat kontrolnya, sembari mendorong munculnya kelompok-kelompok milisi bersenjata. Langkah ini, menurutnya, bertujuan merusak struktur sosial internal Gaza, mendorong kehancuran masyarakat, dan pada akhirnya melayani proyek pengusiran penduduk.
Shadid menyimpulkan bahwa fase kedua sangat mengganggu 'Israel' karena membawa dimensi politik yang melampaui pendekatan keamanan dan kemanusiaan yang selama ini dipaksakan terhadap Gaza. Fase ini mencakup penarikan pasukan, pembukaan perlintasan, dan dimulainya rekonstruksi, yang menjelaskan mengapa 'Israel' terus menunda pelaksanaannya.
Di tingkat politik, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam pertemuannya dengan delegasi Hamas memperkirakan bahwa pelaksanaan fase kedua bisa dimulai pada pekan-pekan awal tahun 2026.
Sementara itu, Channel 13 Israel mengutip sumber-sumber yang menyebut bahwa utusan presiden AS Steve Witkoff telah memberi tahu pejabat 'Israel' tentang keharusan beralih ke fase kedua mulai awal bulan depan.
“Pelucutan Senjata”
Dari sudut pandang Washington, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Thomas Warrick mengaitkan transisi ke fase kedua dengan isu pelucutan senjata Hamas.
Ia menilai pelucutan senjata sebagai pintu masuk utama untuk melanjutkan langkah-langkah lain, termasuk penarikan tentara 'Israel' dari “garis kuning” serta penempatan pasukan internasional guna menjaga stabilitas.
Warrick menyatakan keyakinannya bahwa mandeknya kemajuan dalam isu ini menjadi penyebab utama lambatnya transisi, yang berdampak langsung pada proses rekonstruksi dan pembukaan perlintasan.
Dalih 'Israel'
Sebaliknya, penulis dan analis politik Iyad al-Qarra menolak keterkaitan tersebut. Ia menegaskan bahwa inti krisis justru terletak pada kegagalan Israel mematuhi ketentuan perjanjian, khususnya pada fase pertama.
Al-Qarra mencatat adanya sekitar 900 pelanggaran 'Israel' dalam dua bulan, termasuk pembunuhan, pembunuhan terencana, dan pemboman, yang mengakibatkan lebih dari 300 warga Palestina gugur, selain penghambatan masuknya bantuan serta tetap ditutupnya perlintasan Rafah.
Ia menekankan bahwa pelucutan senjata bukan syarat terpisah atau prasyarat, melainkan bagian dari paket isu yang dibahas pada fase kedua, termasuk pengelolaan Gaza, pembukaan perlintasan, masuknya perlengkapan tempat tinggal, serta evakuasi korban luka dan pasien.
Menurutnya, 'Israel' menggunakan isu ini, bersama dengan isu lain seperti tahanan, sebagai dalih untuk memperpanjang fase pertama dan menghindari kewajiban fase kedua.
Al-Qarra bahkan menilai bahwa mengaitkan rekonstruksi dan kehadiran pasukan internasional dengan pelucutan senjata justru menciptakan jalur buntu yang menghambat pelaksanaan kesepakatan, terutama di tengah absennya tekanan serius dari Amerika Serikat terhadap 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)