GAZA (Arrahmah.id) - 'Israel' tengah mempersiapkan “perang propaganda” menjelang dibukanya akses bagi jurnalis asing untuk masuk ke Jalur Gaza. Menurut laporan situs 'Israel' Ynet, pemerintah berencana mengatur tur militer terpandu bagi media internasional untuk membenarkan agresi dua tahun yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil di Gaza.
Ynet melaporkan bahwa meski persiapan telah berlangsung selama berbulan-bulan, 'Israel' mengakui kesiapan medianya masih lemah. Pejabat 'Israel' khawatir liputan media internasional akan mengungkap kenyataan kehancuran besar dan laporan kejahatan perang di Gaza, yang dapat memicu kecaman global.
Pada 23 Oktober, Mahkamah Agung 'Israel' memberikan waktu tambahan 30 hari bagi pemerintah untuk menanggapi petisi Asosiasi Pers Asing yang diajukan sejak 2024. Petisi tersebut menuntut agar jurnalis internasional diizinkan masuk ke Gaza, menentang larangan total yang diberlakukan 'Israel' sejak 7 Oktober 2023.
Dalam sidang itu, Jaksa Agung 'Israel' mengakui bahwa “situasi di Gaza telah berubah.” Ia mengatakan pemerintah berencana untuk memulai kembali tur media yang dipimpin militer di dalam area yang disebut “garis kuning,” yakni zona tempat pasukan 'Israel' mundur setelah gencatan senjata dua pekan lalu.
Pejabat 'Israel' yang dikutip Ynet menyebutkan bahwa mereka mengantisipasi lonjakan laporan kemanusiaan dari jurnalis internasional begitu akses dibuka. Laporan semacam itu, kata mereka, berpotensi menguatkan bukti genosida dan kejahatan perang.
Unit Juru Bicara Militer 'Israel' baru-baru ini menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Nasional Diplomasi Publik untuk mempersiapkan strategi menghadapi media asing.
“Kami memperkirakan akan ada serangan dari media sosial dan media internasional,” ujar seorang pejabat Kementerian Luar Negeri 'Israel'. Seorang sumber senior lain menambahkan, “Tantangannya sangat besar karena skala kehancuran di Gaza. Kami sedang menyiapkan bukti visual untuk menunjukkan bahwa Hamas telah mengubah Gaza menjadi negara teroris.”
Namun, sejumlah pejabat memperingatkan bahwa liputan independen tentang kekejaman 'Israel' dapat memicu gelombang protes global. “Ketika kami membawa jurnalis berkeliling, kami harus memastikan mereka melihat versi kami tentang apa yang terjadi,” kata seorang pejabat lainnya.
Organisasi Committee to Protect Journalists (CPJ) mengecam rencana tersebut, menyebutnya sebagai bentuk manipulasi media. CPJ menilai bahwa tur yang dikawal militer hanya memberi akses terbatas ke lokasi-lokasi yang telah dipilih sebelumnya, melanggar standar kebebasan pers internasional.
Menurut Ynet, banyak pejabat 'Israel' meragukan kesiapan pemerintah menghadapi media asing. “Saya tidak melihat ada persiapan nyata. Media internasional sudah menunjukkan kehancuran dan jumlah korban. Yang belum muncul adalah kisah-kisah kemanusiaan, dan itulah yang akan dibawa para jurnalis nanti,” kata salah satu sumber.
Sumber lainnya menambahkan bahwa sistem diplomasi publik 'Israel' lumpuh. “Pejabat masih terjebak dalam perang sebelumnya. Ini kegagalan komunikasi, baik dalam perang yang sudah selesai maupun yang akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, organisasi Euro-Med Human Rights Monitor menuduh 'Israel' secara sistematis menghalangi masuknya jurnalis dan tim penyelidik internasional untuk menyembunyikan bukti genosida dan kejahatan perang di Gaza.
Dalam pernyataannya, Euro-Med menyebut 'Israel' menjalankan kebijakan terstruktur untuk menghapus bukti fisik melalui operasi lapangan dan langkah administratif, termasuk melarang jurnalis serta komite investigasi internasional masuk ke wilayah tersebut.
Lembaga itu memperingatkan bahwa larangan terhadap media asing merupakan upaya institusional untuk menutup kejahatan 'Israel' dari pengawasan dunia.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, pasukan 'Israel' telah membunuh 254 jurnalis Palestina sejak Oktober 2023 dalam upaya membungkam narasi lokal.
Euro-Med juga melaporkan bahwa 'Israel' telah menghancurkan seluruh kota, kamp pengungsi, dan lingkungan permukiman di Gaza. Citra satelit dan kesaksian lapangan menunjukkan bahwa pasukan 'Israel' meratakan area luas, mengangkut puing-puing ke lokasi tak dikenal, dan berusaha menghapus jejak pembantaian massal.
Organisasi itu memperingatkan bahwa setiap penundaan pemberian akses kepada jurnalis asing hanya akan memberi 'Israel' waktu lebih banyak untuk menghancurkan sisa bukti dan menulis ulang kisah kehancuran Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)