WASHINGTON (Arrahmah.id) - Presiden Donald Trump pada Sabtu (3/1/2026) mengatakan bahwa ia akan mengizinkan perusahaan minyak Amerika Serikat masuk ke Venezuela untuk menggarap cadangan minyak mentahnya yang sangat besar, setelah operasi militer AS menangkap pemimpin negara itu, Nicolas Maduro.
Militer AS melancarkan serangkaian serangan udara ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu dini hari (3/1). Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan ke New York City, di mana keduanya menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba dan senjata.
“Kami akan membawa perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, khususnya infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut,” kata Trump dalam konferensi pers di Florida.
Namun Trump juga menegaskan bahwa “embargo terhadap seluruh minyak Venezuela tetap diberlakukan sepenuhnya.”
Washington memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada 2017, disusul sanksi minyak dua tahun kemudian.
Venezuela saat ini memproduksi kurang dari satu juta barel minyak mentah per hari, menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan sebagian besar dijual di pasar gelap dengan potongan harga besar.
Trump menuduh Caracas menggunakan uang dari minyak untuk membiayai “terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan”.
Pada awal masa jabatan keduanya pada 2025, Trump mencabut lisensi yang sebelumnya memungkinkan perusahaan minyak dan gas multinasional beroperasi di Venezuela meskipun ada sanksi, dengan perusahaan AS Chevron menjadi satu-satunya yang mendapat pengecualian.
Chevron mengoperasikan empat ladang minyak di Venezuela melalui kemitraan dengan perusahaan minyak negara PDVSA dan afiliasinya.
Washington juga memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker yang dikenai sanksi yang keluar-masuk Venezuela.
Wilayah Venezuela menyimpan sekitar 17 persen cadangan minyak dunia, menurut Badan Energi Internasional (IEA) pada 2023, namun negara itu kini jauh dari status produsen utama akibat bertahun-tahun salah kelola dan korupsi.
Minyak Venezuela berkualitas rendah dan sebagian besar diolah menjadi diesel atau produk turunan seperti aspal, bukan bensin. Amerika Serikat memiliki kilang di sekitar Teluk Meksiko yang secara khusus dirancang untuk mengolah minyak jenis ini.
“Amerika Serikat sebenarnya baik-baik saja tanpa minyak Venezuela,” kata Stephen Schork, analis dari firma konsultan Schork Group, kepada AFP bulan lalu, seraya menilai alasan kebijakan tersebut lebih bersifat politis. (zarahamala/arrahmah.id)