WASHINGTON (Arrahmah.id) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa AS membutuhkan Greenland untuk kepentingan keamanan nasional dan menilai Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi pulau strategis tersebut. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan tingkat tinggi antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Gedung Putih pada Rabu (14/1/2026).
Trump berargumen bahwa Denmark tidak akan mampu berbuat apa pun jika Rusia atau Cina memutuskan untuk menduduki Greenland. Ia membandingkan situasi ini dengan intervensi AS di Venezuela pekan lalu sebagai bukti kemampuan militer Washington.
"Greenland sangat penting bagi keamanan nasional, termasuk bagi Denmark. Masalahnya, Denmark tidak bisa melakukan apa pun, tetapi kami bisa melakukan segalanya," ujar Trump di Oval Office.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut gagal menyelesaikan "perbedaan mendasar" antara kedua negara. Ia menyebut keinginan Trump untuk menguasai Greenland sebagai upaya "penaklukan" yang tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan kepentingan Kerajaan Denmark.
"Kami tidak berhasil mengubah posisi Amerika. Jelas bahwa Presiden memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland, dan kami mempertegas bahwa ini bukan kepentingan kami," tegas Rasmussen.
Merespons tekanan Washington, negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Norwegia menyatakan dukungan penuh kepada Denmark. Mereka berkomitmen untuk mengirimkan pasukan ke dalam gugus tugas multinasional pimpinan Denmark untuk meningkatkan kehadiran militer di Greenland, yang mencakup jet tempur, kapal perang, dan tentara.
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, juga mengumumkan rencana untuk membangun kehadiran militer yang "lebih permanen" dan lebih besar di pulau tersebut guna menegaskan kedaulatan.
Trump mengklaim bahwa kontrol AS atas Greenland sangat vital bagi pembangunan sistem pertahanan rudal "Golden Dome" miliknya. Ia juga mendesak NATO untuk memfasilitasi pengalihan wilayah tersebut agar aliansi menjadi "lebih tangguh."
Laporan ahli di media AS menyebutkan bahwa pengambilalihan wilayah tersebut bisa memakan biaya hingga $700 miliar. Meski ada tekanan ekonomi dan militer, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa wilayahnya tidak akan tunduk pada pemerintahan Washington. "Jika harus memilih, kami memilih Denmark, NATO, dan UE," ujarnya.
Di balik perdebatan mengenai kedaulatan dan keamanan nasional, para analis ekonomi internasional menyebut kekayaan sumber daya mineral Greenland sebagai faktor utama yang memicu agresivitas Presiden Donald Trump. Wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark ini disebut-sebut menyimpan "harta karun" yang mampu mengubah peta kekuatan teknologi dan militer global.
Laporan geologi terbaru menunjukkan bahwa Greenland memiliki salah satu deposit Logam Tanah Jarang (Rare Earth Elements - REE) terbesar di dunia yang belum tersentuh. Mineral ini merupakan komponen non-substitusi dalam pembuatan jet tempur F-35, sistem panduan rudal, serta infrastruktur teknologi hijau seperti turbin angin dan baterai kendaraan listrik.
Motivasi Washington untuk menguasai Greenland juga dinilai sangat berkaitan dengan ketergantungan AS terhadap Cina. Saat ini, Beijing mengendalikan hampir 90% pasokan logam tanah jarang dunia. Dengan mengamankan akses eksklusif ke tambang-tambang di Greenland, seperti proyek raksasa di Kvanefjeld, AS bertujuan mematahkan dominasi China dalam industri strategis tersebut.
"Bagi Trump, Greenland bukan sekadar lahan luas yang tertutup es, melainkan bunker penyimpanan material strategis abad ke-21," ujar seorang analis komoditas global.
Selain mineral, mencairnya es di kutub telah membuka jalur pelayaran baru yang lebih singkat antara Asia dan Amerika Utara. Kontrol atas Greenland akan memberikan AS keunggulan logistik yang signifikan di Samudra Arktik, menyaingi ekspansi Rusia yang juga terus memperkuat kehadiran militernya di wilayah utara.
Meskipun retorika Trump memanas, jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 17% warga Amerika yang menyetujui upaya pengambilalihan Greenland, dan mayoritas besar menolak penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok pulau tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)