JAKARTA (Arrahmah.id) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati terhadap langkah politik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait isu perdamaian Gaza.
Ia menilai, perdamaian yang ditawarkan Trump bukan solusi sejati, melainkan siasat politik yang tidak berpihak kepada rakyat Palestina.
“Jika Israel tidak mau menghormati hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan tetap dengan pendiriannya tidak mau mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, maka selama itu pula rakyat Palestina tidak akan berhenti berperang dan melakukan perlawanan terhadap Israel,” ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Mesir, Senin (13/10).
Dalam forum tersebut, sejumlah negara membahas upaya penghentian perang di Jalur Gaza setelah terjadinya gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas.
Anwar menilai kehadiran Prabowo dalam forum internasional tersebut sangat penting, namun ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam “skenario” yang dibangun oleh Amerika Serikat.
“Karena Prabowo juga hadir dalam KTT tersebut, maka kami meminta beliau agar berhati-hati dalam menghadapi manuver Donald Trump. Kita tidak ingin Prabowo terjebak oleh siasat dan niat buruk yang dikembangkan oleh Trump,” ujarnya.
Menurut Anwar, konsep perdamaian yang digagas Trump tidak akan membawa penyelesaian yang adil dan komprehensif. Ia menilai pendekatan Trump bersifat sepihak dan hanya menguntungkan Israel.
“Trump sejak lama sudah secara terang-terangan menolak berdirinya negara Palestina. Dari sikap itu saja kita tahu bahwa konsep perdamaian yang diusungnya tidak akan memberi kesempatan bagi bangsa Palestina untuk benar-benar merdeka,” tegasnya.
Anwar pun berharap Prabowo dapat menegaskan posisi Indonesia sesuai amanat konstitusi, yakni mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk Palestina.
Ia juga menolak jika nantinya pemerintahan transisi di Gaza dipimpin oleh Amerika Serikat.
“Jika KTT memutuskan akan membentuk pemerintahan transisi, maka Prabowo harus menolak Amerika Serikat memimpinnya. Sebab jika itu terjadi, Gaza tidak akan dikembalikan kepada Palestina, tetapi justru diberikan kepada Israel,” kata Anwar.
Ia menegaskan, KTT Gaza hanya akan bermakna jika AS dan sekutunya bersedia mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi. Tanpa itu, menurutnya, pertemuan-pertemuan diplomatik hanya menjadi panggung politik tanpa solusi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengklaim perang di Gaza telah berakhir, seiring dengan pembebasan sejumlah sandera oleh kelompok Hamas.
Media Israel melaporkan, sebanyak 20 sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel pada Senin (13/10) waktu setempat, melalui perwakilan Palang Merah Internasional (ICRC) di Jalur Gaza.
Namun, banyak pihak di dunia internasional menilai klaim Trump terlalu dini dan tidak menyentuh akar persoalan, yakni pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang belum berakhir hingga kini.
(ameera/arrahmah.id)