RAMALLAH (Arrahmah.id) – Kementerian Luar Negeri Palestina telah meminta AS dan Uni Eropa untuk menekan Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu untuk menghentikan pembongkaran Khan Al-Ahmar, sebelah timur Yerusalem, dan pemindahan paksa penduduknya.
Khan Al-Ahmar telah memicu krisis internasional karena letak desa kecil itu sangat strategis, menghubungkan bagian utara Tepi Barat dengan selatan.
Desa itu adalah satu-satunya wilayah Palestina yang tersisa di wilayah E1—nama untuk proyek permukiman yang menghubungkan Yerusalem dengan beberapa permukiman “Israel” lainnya.
Seruan kementerian datang ketika puluhan warga Palestina melancarkan protes pada Senin (23/1/2023) untuk mempertahankan desa strategis itu.
Menteri Keamanan Nasional “Israel” Itamar Ben-Gvir mempresentasikan sebuah dokumen selama pertemuan Kabinet pada 22 Januari, mendaftar serangkaian bangunan yang didirikan oleh orang Arab di Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir.
Ben-Gvir menyerukan pembongkaran di enam wilayah di utara dan tengah Tepi Barat, serta kawasan cagar alam di timur Bethlehem dan Khan Al-Ahmar, di timur Yerusalem.
Netanyahu mengatakan selama sesi Kabinet: “Kami menerapkan hukum secara seimbang. Hari ini, kami hanya menghancurkan tiga rumah Arab di Bethlehem dan Nablus.”
Mahkamah Agung “Israel” mengeluarkan keputusan akhir pada September 2018 untuk mengevakuasi dan menghancurkan Khan Al-Ahmar, menolak petisi penduduk desa terhadap penggusuran dan pemindahan mereka serta penghancuran tempat tinggal yang sebagian besar terdiri dari tenda dan timah.
Anggota Knesset dari partai Likud berkunjung di pinggiran Khan Al-Ahmar pada Senin (23/1) sebagai langkah yang bertujuan menekan pemerintah Netanyahu untuk menghancurkan komunitas dan menggusur penduduknya, terutama setelah tuntutan Ben-Gvir untuk pembongkaran.
Ben-Gvir mempresentasikan dokumen yang berisi foto-foto bangunan Palestina di sebelah timur Bethlehem, Nablus, Qalqilya dan Ramallah dan berjanji untuk menghancurkan bangunan-bangunan ini selama masa jabatannya.
Netanyahu dan para menteri ekstremis “Israel” lainnya telah secara efektif mengobarkan perang melawan pembangunan Palestina di wilayah C, yang terdiri dari 60 persen Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kampanye penghasutan oleh para menteri, anggota Knesset, dan pemukim ekstremis untuk menghancurkan desa Khan Al-Ahmar, mencela seruan mereka untuk menyerbu dan menyerang penduduknya dan mereka yang bersolidaritas dengan mereka.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa “Israel” bertujuan untuk mengimplementasikan proyek permukiman besar-besaran di daerah tersebut dan menolak keras upaya beberapa partai politik dan media di “Israel” untuk membandingkan pos pemukiman acak di Jurish, selatan Nablus, dengan desa Khan Al-Ahmar.
Ditegaskan bahwa Khan Al-Ahmar adalah bagian dari Palestina, sementara permukiman dalam segala bentuknya, termasuk pos terdepan, adalah ilegal menurut hukum internasional.
Majed Al-Hillew, seorang anggota Dewan Revolusi Fatah, mengatakan bahwa sebuah pertemuan akan diadakan pada Selasa (24/1) untuk membahas cara mengaktifkan perlawanan rakyat di Palestina secara umum, dan di Khan Al-Ahmar secara khusus, untuk menghadapi tindakan pemerintahan “Israel” yang baru.
Mustafa Al-Barghouti, sekretaris jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan kepada Arab News bahwa Khan Al-Ahmar, Masafer Yatta dan Sheikh Jarrah adalah garis pertahanan pertama bagi Palestina dalam menghadapi aneksasi Tepi Barat yang coba diterapkan oleh pemerintah Netanyahu. (zarahamala/arrahmah.id)
