GAZA (Arrahmah.id) - Utusan khusus AS, Steve Witkoff, memutuskan menghentikan pembicaraan gencatan senjata setelah menyatakan bahwa proposal terbaru Hamas menunjukkan "kurangnya niat untuk mencapai kesepakatan damai". Pernyataan ini disampaikan hanya beberapa jam setelah 'Israel' menarik tim negosiasinya dari Qatar.
Namun, Hamas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus bernegosiasi demi gencatan senjata permanen. Hamas menyatakan terkejut atas keputusan Witkoff dan menyebut pihaknya terus berupaya mengatasi hambatan dalam perundingan.
Isi Usulan dan Titik Sengketa
Usulan gencatan senjata yang sedang dibahas meliputi:
-
Gencatan senjata selama 60 hari.
-
Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dan menyerahkan jenazah 18 lainnya.
-
Sebagai imbalan, 'Israel' akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina dan memperbolehkan masuknya bantuan secara besar-besaran.
-
Pembahasan menuju gencatan senjata permanen akan berlangsung selama masa jeda.
Namun, titik sengketa utama masih menyangkut apa yang terjadi setelah gencatan senjata berakhir. 'Israel' bersikeras akan terus mengerahkan pasukannya di Gaza dan berusaha "menghancurkan Hamas sepenuhnya", sebuah tujuan yang banyak dinilai tidak realistis.
Kritik terhadap Witkoff
Witkoff, seorang pebisnis tanpa pengalaman diplomatik, menyebut Hamas “bersikap egois” dan menyatakan AS akan mempertimbangkan "opsi alternatif" untuk memulangkan sandera dan menciptakan “stabilitas” di Gaza, tanpa memberi rincian.
Laporan Al Jazeera juga menyoroti bahwa pendekatan AS ini bisa saja merupakan tekanan taktis, bukan penarikan final. Namun, banyak yang khawatir bahwa pemerintahan AS, terutama di bawah pengaruh Trump dan sekutunya, tidak menutup kemungkinan pendekatan etnis diskriminatif terhadap Palestina.
Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk: setidaknya 115 orang, mayoritas anak-anak, meninggal akibat kelaparan. Lebih dari 59.587 warga Palestina tewas sejak agresi Israel dimulai pada Oktober 2023. Sekitar 14.000 orang masih hilang, dan lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.
Amnesty International menyebut bahwa 'Israel' menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan metode genosida, serta menyerukan pencabutan segera blokade dan keterlibatan penuh PBB dalam distribusi bantuan.
Lebih dari 100 organisasi kemanusiaan global juga menyalahkan pembatasan 'Israel' atas masuknya bantuan yang menyebabkan kelaparan massal. (zarahamala/arrahmah.id)