GAZA (Arrahmah.id) -- Yasser Abu Shabab, pemimpin kelompok Popular Forces yang selama ini diduga didukung 'Israel' dan anti-Hamas, mengungkapkan kepada media KAN pada hari Ahad (6/7/2025) bahwa kelompoknya menolak disebut bekerja sama dengan 'Israel. Namun, dia tidak mengelak bahwa mereka memang berperang dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas di Jalur Gaza.
"Perang saudara melawan Hamas tidak dapat dihentikan," kata Abu Shabab dalam wawancara tersebut, dikutip dari The Jerusalem Post (7/7).
Ia mengatakan kepada KAN bahwa mereka yang tergabung dalam milisinya tidak memiliki ideologi politik atau organisasi apa pun.
Dalam wawancaranya, Abu Shabab menekankan bahwa Popular Forces bukanlah "milisi" melainkan "kelompok antiteror di Jalur Gaza."
Dia juga membantah bekerja sama dengan 'Israel' dan mengonfirmasi hubungan kelompoknya dengan Otoritas Palestina.
"Apa yang tidak dikatakan Hamas tentang saya... Seorang penjahat, pencuri, anggota ISIS, semuanya untuk menakut-nakuti orang agar menjauh dari saya, tetapi itu tidak berhasil. Apakah seseorang yang menculik dan membunuh anak-anak seperti keluarga Bibas memiliki legitimasi untuk mendefinisikan atau menghakimi orang lain? Mereka adalah manusia yang keji dan menyedihkan yang ajalnya sudah dekat," katanya.
Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan kemungkinan bekerja sama dengan IDF dalam masalah-masalah seperti penyaluran bantuan kemanusiaan di masa mendatang.
Dalam wawancara KAN, dia berkata, "Kami telah merasakan kepahitan dan ketidakadilan yang ditimpakan kepada kami oleh Hamas dan kami telah mengambil keputusan untuk menghadapi agresi ini."
"Kami mendukung kekuatan sah apa pun yang akan mengadopsi gagasan untuk menghapus ketidakadilan dan korupsi, " ungkapnya.
Pemimpin milisi itu juga menekankan bahwa Popular Forces menerima bantuan logistik dan keuangan dari beberapa sumber tetapi menahan diri untuk tidak menyebutkan sumber tertentu.
Abu Shabab mengklaim bahwa setelah Hamas meninggalkan kekuasaan, Popular Forces akan memerintah daerah kantong itu setelahnya.
"Hamas tahu dan memahami hal ini; Popular Forces akan menjadi pewaris di Gaza setelah mereka dihancurkan dan dikalahkan," katanya pada KAN.
Ia mencatat bahwa tidak ada perselisihan antara kelompoknya dan Otoritas Palestina (PA).
"Ada koordinasi administratif mengenai tujuan tertentu, tetapi bukan militer. PA tidak ada hubungannya dengan mempersenjatai organisasi Popular Forces atau memberikan bantuan. Setiap koordinasi hanyalah administratif."
Pemimpin kelompok tersebut mengungkapkan bahwa sebelum perang, ia berusaha melakukan kontak dengan orang-orang di dalam Otoritas Palestina (PA) sebagai akibat dari perseteruannya dengan Hamas.
Ia menambahkan bahwa Mahmoud al-Hashash, penasihat Presiden PA Mahmoud Abbas, adalah orang pertama yang mendukung dan menanggapi permintaannya.
"Itulah sebabnya saya memutuskan, dengan dukungan Otoritas Palestina, untuk mengambil tindakan dan mendirikan kelompok Popular Forces."
Meskipun ada laporan dan pernyataan tentang hubungan mereka tersebut dengan 'Israel', Abu Shabaab mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta damai dan persaudaraan dan tidak menginginkan perang, seraya menambahkan bahwa hubungan mereka hanya dengan Otoritas Palestina saja.
Wawancara Abu Shabab dengan KAN dilakukan beberapa hari setelah Hamas mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negerinya mengeluarkan ultimatum 10 hari baginya untuk menyerah atau diadili.
Ultimatum tersebut menyatakan bahwa Abu Shabab dituduh melakukan “pengkhianatan, berkolaborasi dengan entitas yang bermusuhan, membentuk geng bersenjata, dan pemberontakan.”
Ketika ditanya oleh KAN mengenai ultimatum tersebut, ia berkata, “Mereka melakukan kejahatan pada 7 Oktober. Mereka adalah penyebab kesusahan rakyat Palestina, penganiayaan terhadap warga sipil, dan pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa. Mereka harus mengadili diri mereka sendiri, bukan orang lain.”
Yasser Abu Shabab—mantan narapidana Hamas, adalah anggota suku Tarabin yang mengakar kuat di Gaza, wilayah Negev Israel, Semenanjung Sinai Mesir, Yordania, dan Arab Saudi.
Hamas menuduhnya memiliki afiliasi dengan kelompok militan Islamic State (ISIS) di Sinai. Namun oleh sebagian pihak dipertanyakan sebab keluarga besarnya di wilayah Sinai telah berperang melawan ISIS selama bertahun-tahun bersama militer Mesir dan di bawah persetujuan Presiden Abdel Fattah el-Sisi.
Setelah IDF mengebom penjara Hamas selama tahap awal perang, Abu Shabab dilaporkan melarikan diri dan mulai membentuk pasukannya sendiri, sebagian besar terdiri dari mantan pejabat keamanan otoritas Palestina (PA) yang memiliki hubungan dengan Fatah. (hanoum/arrahmah.id)