KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan terbaru di Venezuela, menyusul laporan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun media sosialnya, Anwar menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan bentuk penggunaan kekuatan secara ilegal terhadap negara berdaulat.
“Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang tidak lazim dari segi cakupan dan sifatnya. Tindakan semacam ini jelas melanggar hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap negara berdaulat,” tegas Anwar.
Anwar mendesak agar Presiden Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa penundaan apa pun. Ia menilai, apa pun alasan yang dikemukakan, pencopotan paksa kepala pemerintahan yang sah melalui intervensi eksternal merupakan preseden berbahaya bagi tatanan dunia.
“Penghilangan paksa seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden berbahaya. Hal ini merusak batas-batas fundamental dalam penggunaan kekuatan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang ketertiban internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar menekankan bahwa masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyat Venezuela. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah berulang kali menunjukkan kegagalan perubahan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar.
“Adalah hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan secara mendadak akibat intervensi eksternal justru membawa lebih banyak mudarat, terlebih bagi negara yang sudah lama menghadapi kesulitan ekonomi dan tekanan sosial yang mendalam,” kata Anwar.
Dalam penutup pernyataannya, Perdana Menteri Malaysia itu menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap penghormatan hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai fondasi utama hubungan damai antarbangsa.
“Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam menjaga perdamaian global. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menambah penderitaan,” pungkasnya.
(Samirmusa/arrahmah.id)