Manuver politik global Amerika atas Palestina baru saja diumumkan berupa gagasan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Dewan ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan dipromosikan sebagai jalan damai bagi konflik Gaza di Palestina. Indonesia bersama 7 negara muslim lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Qatar kini satu kelompok dengan Israel yang juga menjadi salah satu anggotanya.
Istilah Peace atau perdamaian terdengar indah, namun faktanya tidak selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan istilah perdamaian, stabilisasi atau rekonstruksi, termasuk di Gaza.
Hukumonline (3/2/2026) mengabarkan bahwa masuknya Presiden Prabowo ke Dewan Perdamaian menuai kritik dari berbagai pihak, diantaranya Akademisi Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Dr Irawati Handayani. Irawati menyatakan bahwa ada persoalan serius dalam struktur BoP, yaitu tidak tercantumnya warga Palestina dalam jajaran BoP. Padahal dalam prinsip dasar hukum internasional, harusnya ada persamaan kedaulatan antar negara, termasuk Palestina sebagai negara yang terlibat bahkan menjadi obyek yang dirugikan. Struktur BoP dinilai tidak setara karena ada dominasi otoritas Presiden AS, di sisi lain terjadi pengabaian hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. Hal ini menyalahi hukum internasional.
Pemimpin Redaksi Majalah Al-Wa’ie Farid Wadjdi juga menilai, bergabungnya penguasa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melegitimasi penjajahan Zionis Yahudi. Palestina tetap dijajah, pembunuhan terus terjadi sampai sekarang (Radio Dakta, 4/2/2026).
Inilah ironi terbesar bagi dunia Islam. Kaum penjajah tampil sebagai juru damai bagi umat Islam. Padahal AS melakukan sejumlah invasi, kudeta dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Afganistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan dan banyak negeri Muslim lain menjadi korbannya.
BoP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. Amerika dan sekutunya menjadi aktor utama. Negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru. Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama: mengamankan kepentingan penjajah.
Ada beberapa catatan dari BoP yang harus diwaspadai, yaitu: Pertama, BoP merampas hak rakyat Gaza. Gaza akan dikelola oleh struktur asing, hal ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru.
Kedua, BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas dengan dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah harus menyerahkan alat perlawanannya. Namun, sebaliknya Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat palestina kapan saja.
Ketiga, BoP tidak melibatkan rakyat Palestina padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, sang penjajah dan penjagal Gaza, yakni Zionis Yahudi, malah masuk sebagai anggota dewan perdamaian itu.
Keempat, BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah, juga tidak ada pengembalian tanah Palestina .
Kelima, Keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema yang mengamankan penjajahan. Padahal Allah SWT telah berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (TQS al-Maidah ayat 51).
Penjajahan di mana pun, termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Palestina yang lama terjajah sama sekali tidak akan dibebaskan oleh dewan-dewan internasional buatan kafir penjajah.
Solusi untuk membebaskan Gaza dan Palestina bukanlah dengan negosiasi. Solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad. Jihad inilah yang telah Allah SWT perintahkan dalam QS Al Baqarah: 191 yang artinya, Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian.
Sebenarnya cukup dengan mengerahkan ratusan ribu tentara Muslim dari negara-negara Arab saja, akan sangat mudah untuk menumpas sekaligus mengusir Zionis Yahudi dari Bumi Palestina. Sayangnya, saat ini umat Islam tidak memiliki pemimpin yang menyatukan langkah untuk berjihad, yaitu Khalifah, pemimpin institusi global Khilafah.
Berkaca pada sejarah, hanya pada era Khilafahlah kemuliaan Islam serta darah dan kehormatan kaum Muslim benar-benar terjaga. Contohnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah dikenal sebagai penguasa Muslim yang sangat tegas. Ketika Kaisar Romawi Timur (Bizantium) saat itu, Nikephoros I, mengirim surat yang bernada meremehkan dan menolak membayar upeti (jizyah), Khalifah Harun ar-Rasyid segera membalas dengan surat bernada keras, “Dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nikephoros, Anjing Romawi! Aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang akan segera kamu lihat! Bukan apa yang akan kamu dengar.” Segera setelah itu, sang Khalifah bersama pasukannya menyerang dan mengalahkan Romawi.
Maka bisa dipastikan umat Islam sedunia saat ini sangat membutuhkan Khalifah dan Khilafah sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam HR al-Bukhari dan Muslim, Imam (Khalifah) adalah perisai (pelindung). Ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum Muslim serta melindungi kemuliaan Islam. Hanya dalam Khilafah kaum muslim sejahtera dan selamat dunia serta akhirat.
Wallahu a'lam bis shawwab