GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan bahwa mereka telah menerima sejumlah gagasan dari pihak Amerika Serikat melalui para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan siap segera duduk di meja perundingan untuk membahas pembebasan semua tahanan dengan imbalan deklarasi jelas mengenai penghentian perang, penarikan penuh pasukan 'Israel' dari Jalur Gaza, serta pembentukan komite pengelola Gaza dari kalangan independen Palestina yang langsung bekerja.
Hamas juga menyatakan terus berkoordinasi dengan para mediator agar gagasan ini berkembang menjadi kesepakatan komprehensif yang memenuhi tuntutan rakyat Palestina.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengatakan bahwa pihak 'Israel' telah menerima syarat-syarat usulannya, dan bahwa ia telah mengirimkan “peringatan terakhir kepada Hamas” untuk menerima kesepakatan pertukaran tawanan.
Dalam pernyataan yang dirilis Ahad malam (7/9/2025), Hamas menyambut baik setiap langkah yang mendukung upaya menghentikan agresi 'Israel'. Namun, mereka menekankan syarat bahwa 'Israel' harus menyatakan secara terbuka dan jelas komitmennya terhadap perjanjian apa pun, agar tidak terulang pengalaman pahit sebelumnya, di mana 'Israel' menolak atau membatalkan kesepakatan yang sudah dimediasi. Hamas mengingatkan bahwa mereka telah menyetujui sebuah usulan yang diajukan mediator pada 18 Agustus 2025 di Kairo, berdasarkan proposal AS, namun hingga kini 'Israel' tidak pernah merespons, malah terus melanjutkan pembantaian dan pembersihan etnis.
Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya mencapai kesepakatan komprehensif yang mencakup pembebasan tahanan, penghentian perang, dan penarikan pasukan 'Israel' dari Gaza. Mereka menuding Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu sebagai penghambat utama upaya para mediator karena selalu menambahkan syarat baru di setiap tahap perundingan.
Trump dalam unggahannya di platform Truth Social menegaskan bahwa 'Israel' telah menyetujui syarat usulannya dan kini giliran Hamas yang harus merespons. Ia memperingatkan Hamas akan konsekuensi serius bila menolak, dan menyebut ini sebagai peringatan terakhir. Trump menekankan bahwa semua pihak ingin para tawanan 'Israel' kembali ke rumah dan perang segera berakhir.
Menurut laporan situs Axios, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, pekan lalu mengirimkan proposal baru kepada Hamas terkait “kesepakatan tawanan” dan gencatan senjata. Proposal itu berisi rencana pembebasan seluruh tawanan 'Israel', 48 orang, termasuk 20 yang masih hidup dan 28 yang sudah tewas, pada hari pertama pelaksanaan kesepakatan. Sebagai imbalannya, 'Israel' akan membebaskan ratusan tahanan Palestina dengan vonis berat, serta ribuan tahanan lainnya.
Proposal itu juga mencakup penghentian operasi militer besar 'Israel' yang disebut “Arabaat Gideon 2”, pembukaan jalur negosiasi baru di bawah kepemimpinan langsung Trump untuk mengakhiri perang sepenuhnya, serta janji bahwa 'Israel' akan kesulitan secara internal maupun eksternal melanjutkan perang setelah pembebasan tawanan.
Namun, menurut Haaretz, pemerintah 'Israel' sendiri belum secara resmi menerima naskah lengkap usulan baru AS tersebut. Meski begitu, kantor Netanyahu menyebut bahwa 'Israel' “menilai serius” inisiatif Trump ini, seraya menuduh Hamas tetap keras kepala. Laporan media 'Israel' menyebut pemerintah memberi lampu hijau terhadap usulan itu karena dianggap sejalan dengan kepentingan 'Israel'.
Di sisi lain, tokoh oposisi 'Israel', Benny Gantz, menegaskan bahwa jawaban 'Israel' atas usulan Trump seharusnya “ya, tanpa ragu”. Ia bahkan mendorong oposisi untuk siap mendukung langkah tersebut, termasuk kemungkinan bergabung ke pemerintahan sementara.
Asosiasi Keluarga Tawanan Israel pun mendesak pemerintah agar tidak melewatkan kesempatan ini, karena usulan Trump diyakini bisa membawa semua tawanan pulang. Bahkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata 'Israel', Eyal Zamir, disebut menyarankan pemerintah untuk menerima kesepakatan, meski hanya sebagian, karena tidak ada jaminan nyawa tawanan yang berada di Gaza aman bila perang berlanjut.
Sementara itu, organisasi hak asasi manusia mencatat lebih dari 11.100 warga Palestina mendekam di penjara 'Israel', di tengah laporan penyiksaan, kelaparan, dan kelalaian medis yang telah merenggut nyawa banyak tahanan.
Meski tekanan internasional dan perintah Mahkamah Internasional menuntut dihentikannya perang, 'Israel' dengan dukungan penuh AS tetap melanjutkan operasi militer brutal dan pengepungan menyeluruh atas Gaza, serta menolak mundur dari tanah Palestina dan Arab yang didudukinya selama puluhan tahun. (zarahamala/arrahmah.id)