GAZA (Arrahmah.id) - Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa 'Israel' telah menghancurkan bukti kejahatan perang dan genosida di selatan Gaza demi membangun kamp pemindahan masif bagi warga Palestina. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan sistem pengawasan dan teknologi pengenal wajah di pintu masuknya, sebagai bagian dari upaya 'Israel' untuk mengurung warga Palestina dan memastikan jumlah penduduk yang meninggalkan Gaza lebih banyak daripada yang diizinkan masuk, sebuah tujuan jangka panjang untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Brigadir Jenderal Purnawirawan Amir Avivi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kamp tersebut akan dibangun di wilayah Rafah, di mana setiap akses masuk dan keluar akan dipantau langsung oleh personel 'Israel' .
Avivi menjelaskan bahwa kamp tersebut akan digunakan untuk menampung warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza menuju Mesir, maupun mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Ia menggambarkan struktur tersebut sebagai "kamp besar yang terorganisir" dengan kapasitas menampung ratusan ribu orang.
'Israel' juga berencana membatasi jumlah warga Palestina yang masuk ke Jalur Gaza melalui perlintasan perbatasan Rafah, guna memastikan lebih banyak orang yang keluar daripada yang kembali. Bagi warga Gaza, perlintasan Rafah telah lama menjadi satu-satunya jalur penghubung dengan dunia luar.
Pasukan 'Israel' menduduki sisi Palestina dari perlintasan tersebut pada Mei 2024, menghancurkan bangunan-bangunannya, menghentikan perjalanan, dan memicu krisis kemanusiaan yang parah, terutama bagi pasien medis. Mereka menempatkan tentara di zona penyangga militer di sepanjang Koridor Philadelphi, yang bertahan hingga hari ini.
Meskipun fase pertama rencana gencatan senjata 20 poin Trump yang berlaku sejak Oktober menginstruksikan pembukaan perlintasan Rafah dan masuknya bantuan kemanusiaan, 'Israel' dinilai telah melanggar perjanjian tersebut. 'Israel' terus menutup perbatasan, membunuh ratusan warga sipil, dan memblokir bantuan vital.
Tiga sumber yang memahami masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa belum jelas bagaimana 'Israel' akan menerapkan batasan jumlah warga yang masuk kembali dari Mesir, atau rasio perbandingan keluar-masuk yang ingin dicapai. Mereka menambahkan 'Israel' juga ingin mendirikan pos pemeriksaan militer di dalam Gaza dekat perbatasan, di mana seluruh warga diwajibkan melewati pemeriksaan keamanan 'Israel'.
Sumber lain mengonfirmasi rencana pos pemeriksaan tersebut, namun menyatakan ketidakjelasan mengenai nasib individu yang nantinya dilarang lewat oleh 'Israel', terutama mereka yang datang dari arah Mesir.
Pejabat 'Israel' telah berulang kali menyerukan pemindahan paksa warga Palestina, pendudukan wilayah tersebut, dan pembangunan pemukiman ilegal. Warga Palestina khawatir rencana ini bertujuan untuk mengusir mereka secara permanen, atau mencegah mereka yang keluar sementara untuk kembali pulang.
Pada Juli lalu, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan rencana pemindahan paksa seluruh penduduk Gaza ke apa yang disebut sebagai "zona kemanusiaan" di atas reruntuhan Rafah. Pakar HAM menilai hal ini sebagai upaya sengaja untuk mengosongkan populasi Gaza dan memaksakan realitas demografi baru demi proyek kolonial.
Lembaga Euro-Med Monitor menyatakan, “Langkah ini secara efektif merupakan pendirian kamp konsentrasi massa tertutup, di mana penduduk akan ditahan secara paksa di luar kerangka hukum yang sah.”
Laporan ini muncul saat 'Israel' mengumumkan pembukaan kembali perlintasan Rafah dalam beberapa hari mendatang setelah pembebasan tawanan terakhir. Radio Tentara 'Israel' menyebutkan bahwa warga yang masuk akan menjalani pemeriksaan keamanan yang jauh lebih ketat dan membutuhkan persetujuan Mesir terlebih dahulu. Situs berita Walla mengutip sumber militer yang menyebut perlintasan akan dibuka dua arah pada hari Minggu, meski belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah.
Pembangunan kamp di Rafah ini berbarengan dengan penghancuran bukti kejahatan perang melalui pembersihan puing dan perataan tanah. Militer 'Israel'
mengonfirmasi 70% pembersihan puing telah selesai, yang menurut Euro-Med, berisiko merusak sisa-sisa jenazah yang tertimbun dan melenyapkan bukti terkait nasib para korban.
Euro-Med memperingatkan bahwa penggunaan alat berat dapat menghancurkan sisa-sisa jenazah atau mencampurnya dengan puing yang mungkin dibuang ke lokasi yang tidak diketahui. Hal ini dianggap melanggar martabat orang yang telah meninggal dan hak keluarga untuk mengetahui serta memakamkan orang yang mereka cintai. (zarahamala/arrahmah.id)