TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Pemerintahan 'Israel' dilaporkan tengah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mandat Dewan Keamanan PBB terhadap pasukan internasional yang akan dikerahkan di Jalur Gaza bersifat luas. Ini termasuk mandat untuk bertindak tegas melawan kelompok perlawanan Palestina Hamas dengan tujuan melucuti senjatanya.
Otoritas penyiaran 'Israel' INSS (16/11/2025), mengutip para pejabat, mengatakan bahwa 'Israel' menuntut agar mandat yang diberikan kepada pasukan stabilitas internasional berada di bawah Artikel VII DK PBB. Artinya, tanggung jawab pasukan nantinya adalah melaksanakan stabilisasi bahkan dengan menggunakan kekuatan, dan bukan sekadar menjaga perdamaian.
Artikel VII memberikan kekuatan internasional kekuasaan yang luas, karena pembentukannya tidak memerlukan persetujuan semua pihak. Artikel ini juga memberikan pasukan internasional hak untuk menegakkan ketertiban dan keamanan melalui kekuatan militer, dan menggunakan senjata untuk melindungi warga sipil dan melucuti kelompok bersenjata, selain mandat yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan inisiatif di lapangan guna mencegah eskalasi.
INSS mengatakan bahwa keputusan yang akan diambil Dewan Keamanan mengenai kekuasaan pasukan internasional akan menentukan siapa saja negara-negara yang akan berpartisipasi di dalamnya.
Perlu dicatat bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa kedatangan pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza sudah sangat dekat, dan dia yakin bahwa segala sesuatunya "sejauh ini berjalan baik" dalam kerangka gencatan senjata.
Pembentukan pasukan stabilisasi internasional (ISF) mendasari 20 poin “rencana perdamaian” Trump. AS berharap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat resmi kepada pasukan tersebut akan disahkan awal pekan depan dan mengharapkan rincian tegas mengenai komitmen pasukan akan menyusul.
“Langkah pertama adalah kita harus mendapatkan ,” kata pejabat AS dikutip the Guardian. “Negara-negara tidak akan membuat komitmen tegas sampai mereka benar-benar melihat kesepakatan yang telah disepakati.”
Trump telah mengesampingkan penempatan tentara AS untuk membuka jalan bagi penarikan Israel, atau mendanai rekonstruksi. “AS sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka ingin menetapkan visi tersebut dan tidak membayarnya,” kata salah satu sumber diplomatik.
Awal bulan ini, komando regional militer AS Centcom menyusun rencana untuk menempatkan pasukan Eropa – termasuk ratusan tentara Inggris, Prancis, dan Jerman – sebagai inti ISF, menurut dokumen yang dilihat oleh Guardian.
Mereka mencakup hingga 1.500 tentara infanteri dari Inggris, dengan keahlian termasuk penjinak bom dan petugas medis militer, dan hingga 1.000 tentara Prancis untuk menjaga pembersihan jalan dan keamanan. AS juga menginginkan pasukan dari Jerman, Belanda, dan negara-negara Nordik untuk menangani rumah sakit lapangan, logistik, dan intelijen.
Selain negara Eropa, negara seperti Indonesia, Azerbaijan, Mesir, dan Qatar telah diajak bicara oleh AS terkait pasukan internasional ini. (hanoum/arrahmah.id)