TEL AVIV (Arrahmah.id) - Otoritas 'Israel' menolak memperpanjang visa Jonathan Whittall, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk wilayah Palestina yang diduduki, setelah ia secara terbuka mengecam tindakan 'Israel' terhadap warga sipil kelaparan di Gaza.
Whittall, yang tinggal di Yerusalem dan rutin melakukan kunjungan ke Gaza, dalam berbagai pernyataan terakhirnya menyebut bahwa 'Israel' sengaja menghapus kehidupan rakyat Palestina dari Gaza.
“Yang kita saksikan adalah pembantaian. Kelaparan dijadikan senjata. Ini adalah pemaksaan pengusiran. Ini adalah vonis mati bagi orang-orang yang hanya mencoba bertahan hidup,” ujarnya pada Ahad (20/7/2025).
“Semua elemen ini membentuk suatu proses yang tampaknya bertujuan menghapus kehidupan Palestina dari Gaza,” tambahnya.
'Israel' Balas Kritik dengan Deportasi
Sebagai respons, Menteri Luar Negeri 'Israel' Gideon Sa’ar mengumumkan bahwa izin tinggal Whittall akan dicabut.
Kementerian Luar Negeri 'Israel' dalam pernyataannya menuduh Whittall “memutarbalikkan fakta, menyebarkan laporan palsu, mencemarkan nama baik 'Israel', dan melanggar aturan netralitas PBB.”
“Siapa pun yang menyebar kebohongan terhadap 'Israel' tidak akan kami toleransi,” bunyi pernyataan tersebut.
Sejak dimulainya agresi 'Israel' terhadap Gaza pada Oktober 2023, 'Israel' telah membatasi akses visa dan kerja bagi banyak pejabat PBB, termasuk dari OCHA, Komisi Tinggi HAM PBB, dan UNRWA, lembaga PBB yang menangani pengungsi Palestina.
Kondisi kemanusiaan di Gaza sendiri semakin memburuk akibat blokade, serangan udara, serta sistematisnya penghancuran infrastruktur dan bantuan yang disengaja dihambat.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sejak dimulainya program distribusi bantuan AS- 'Israel' pada 27 Mei, setidaknya 995 warga Palestina tewas dan 6.011 terluka saat mencoba mengakses makanan di pusat-pusat bantuan yang ditentukan. Sebanyak 45 orang masih hilang. (zarahamala/arrahmah.id)