JAKARTA (Arrahmah.id) — Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik keras.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030, KH M Cholil Nafis, menilai langkah tersebut justru tidak mencerminkan keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Cholil, sejak awal forum tersebut sudah bermasalah karena digagas oleh Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri "Israel", Benjamin Netanyahu, sebagai bagian dari keanggotaan.
Padahal, Netanyahu dikenal sebagai pihak yang secara terbuka melakukan penjajahan dan tidak mengakui keberadaan negara Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. Karena penggagasnya Trump dan dalam keanggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak mengakui adanya negara Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut justru berpotensi melegitimasi agenda politik pihak-pihak yang selama ini dinilai merugikan perjuangan Palestina.
Kejanggalan semakin kuat, lanjut Cholil, karena Indonesia disebut masih harus membayar biaya keanggotaan untuk bergabung dalam Board of Peace tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan,” katanya.
Atas dasar itu, Cholil mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang posisi Indonesia dalam Board of Peace.
Ia bahkan secara tegas menyarankan agar Indonesia menarik diri dari forum tersebut demi menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegasnya.
Sikap kritis dari MUI ini menambah daftar suara penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
(ameera/arrahmah.id)