JAKARTA (Arrahmah.id) — Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, melontarkan kritik keras terhadap pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Bachtiar, dewan tersebut bukan instrumen perdamaian, melainkan upaya sistematis untuk mengonsolidasikan penguasaan atas Jalur Gaza dengan membungkusnya dalam narasi stabilitas dan rekonstruksi.
Bachtiar menilai, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.
“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar.
“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”
Dalam draf resolusi yang dilaporkan media investigatif Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza.
Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan "Israel".
Sementara itu, warga Palestina tidak dilibatkan dalam keanggotaan dewan dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.
Bachtiar menyoroti absennya penyebutan Kota Gaza maupun pengakuan tegas terhadap eksistensi politik rakyat Palestina dalam piagam dewan tersebut.
Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.
“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya.
“Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”
Ia juga mengkritik konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta rencana penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.
Menurut Bachtiar, langkah tersebut pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.
“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar.
“Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”
Bachtiar juga menolak narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf Board of Peace. Ia menilai, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.
“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya.
“Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”
Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik.
“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik,” tegas Bachtiar.
“Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”
Menurut Bachtiar, solusi atas persoalan Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia.
“Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”
JATTI juga menyoroti kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Trump tersebut. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” ujarnya.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina," lanjutnya.
Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang.
Ia menilai hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.
(ameera/arrahmah.id)