JAKARTA (Arrahmah.id) — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia ikut berpartisipasi membayar iuran untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Anwar, pembayaran iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,7 triliun pada prinsipnya tidak menjadi persoalan, selama kondisi keuangan negara memungkinkan.
“Tidak ada masalah kalau negara memang punya uang. Masalahnya, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang baik,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).
Anwar menilai lemahnya kondisi ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari maraknya praktik korupsi.
Ia menyebut banyak anggaran negara yang terkuras akibat ulah pejabat dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Karena banyak dikorupsi oleh para pejabat dan pihak tak bertanggung jawab,” katanya.
Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia memang tidak seharusnya bersikap pelit dalam membantu negara lain yang tengah dilanda kesulitan.
Terlebih, jika dana sebesar Rp 16,7 triliun tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rekonstruksi Gaza, Palestina.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan internasional tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal nasional. Di saat yang sama, Indonesia masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun kembali sejumlah wilayah di dalam negeri yang terdampak bencana alam.
“Kalau punya uang sebanyak itu, menurut saya sangat baik untuk membangun kembali daerah tertimpa bencana seperti di Sumatera dan Jawa Barat,” ujar pengamat sosial ekonomi dan keagamaan tersebut.
Selain itu, Anwar juga mempertanyakan skema pembayaran iuran kepada Dewan Perdamaian yang diklaim akan digunakan untuk merekonstruksi Gaza.
Menurutnya, terdapat kontradiksi jika negara-negara anggota dewan justru diminta ikut menanggung biaya pembangunan wilayah yang hancur akibat konflik.
“Seharusnya yang bertanggung jawab membangun kembali Gaza itu adalah Israel dan Amerika Serikat. Karena mereka yang telah menghancurkan Gaza, mengapa sekarang negara anggota dewan diminta untuk iuran,” katanya.
Anwar juga menyoroti tidak adanya jaminan bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut benar-benar akan menyerahkan wilayah Gaza kepada Palestina. Termasuk, kata dia, tidak adanya kepastian mengenai pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Amerika Serikat dan Israel.
“Tidak ada jaminan Gaza akan diserahkan kembali ke Palestina, apalagi pengakuan kemerdekaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia ikut berpartisipasi dalam pembayaran iuran ke Dewan Perdamaian tersebut.
(ameera/arrahmah.id)