(Arrahmah.id) - Setahun setelah tumbangnya rezim Bashar Assad dan pelarian para elitnya ke luar negeri, sisa-sisa kekuatan lama Suriah ternyata belum sepenuhnya mati. Dari pengasingan di Rusia dan Lebanon, sejumlah jenderal rezim Assad dilaporkan tengah menyusun rencana pemberontakan bersenjata berskala besar untuk mengguncang pemerintahan Suriah yang baru.
Hal itu diungkap dalam laporan investigatif mendalam surat kabar Amerika Serikat New York Times, yang membeberkan bagaimana para petinggi militer dan intelijen rezim Assad berupaya menghidupkan kembali pengaruh mereka dengan mengandalkan jaringan lama, aliran dana besar, serta dukungan regional.
Menurut laporan tersebut, kejatuhan Assad tidak serta-merta memutus jaringan kekuasaan elit militernya. Sebaliknya, sebagian dari mereka justru melakukan konsolidasi ulang dari luar negeri dengan tujuan melemahkan stabilitas pemerintah Suriah yang baru, bahkan membuka peluang pembentukan wilayah kekuasaan tersendiri di dalam negeri.
Investigasi ini didasarkan pada rekaman percakapan telepon, pesan teks yang diretas, wawancara dengan sejumlah sumber, serta analisis mendalam terhadap jaringan keuangan dan militer yang masih aktif.
“An-Nimer” dan Jaringan Bayangan
Di jantung rencana tersebut, New York Times menyoroti dua tokoh utama yang sama-sama berada di bawah sanksi internasional, yakni Suhail al-Hassan, mantan komandan pasukan elite rezim Assad, dan Kamal al-Hassan, mantan kepala intelijen militer Suriah.
Suhail al-Hassan—yang dijuluki “An-Nimer” (Sang Macan)—dikenal luas sebagai salah satu algojo paling brutal rezim Assad. Ia masyhur dengan taktik bumi hangus dan dituduh mengeluarkan perintah serangan udara terhadap kawasan sipil.
Menurut laporan tersebut, Suhail merupakan salah satu pejabat pertama yang dievakuasi Rusia saat rezim Assad mulai runtuh. Dari pengasingannya di Moskow, ia disebut menolak pensiun dan justru menjadi figur paling agresif dalam mendorong opsi pemberontakan bersenjata.
Sejak musim semi 2025, pesan-pesan rahasia yang bocor dari ponselnya menunjukkan bahwa sebuah struktur militer bawah tanah mulai dibangun secara sistematis.
Suhail al-Hassan disebut telah menginventarisasi lebih dari 168 ribu mantan kombatan dari komunitas Alawi di kawasan pesisir Suriah. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 ribu orang masih memiliki akses ke senapan mesin, 331 orang menguasai senjata anti-pesawat, 150 memiliki peluncur anti-tank, serta puluhan penembak jitu yang masih menyimpan persenjataan mereka.
Rami Makhlouf, Uang dan Mesianisme Politik
Laporan itu juga mengungkap peran Rami Makhlouf, pengusaha kaya sekaligus sepupu Bashar Assad, sebagai penyandang dana utama gerakan ini.
Makhlouf—yang juga bermukim di Moskow—disebut mengucurkan ratusan ribu dolar setiap bulan untuk membayar gaji para calon kombatan, dengan nominal antara 200 hingga 1.000 dolar per orang.
Lebih dari sekadar pendana, Makhlouf juga berupaya membangun citra dirinya sebagai “penyelamat komunitas Alawi”, sosok yang diklaim mampu melindungi mereka dari kemungkinan pembalasan pasca tumbangnya rezim Assad.
Aliansi antara kekuatan finansial Makhlouf dan pengalaman militer brutal Suhail al-Hassan, menurut New York Times, membentuk embrio dari apa yang disebut sebagai “tentara bayangan” yang menunggu momen melemahnya pemerintah Suriah untuk bergerak.
Dalam sejumlah korespondensi, Suhail al-Hassan bahkan dilaporkan menandatangani surat dengan kalimat “pelayan Anda berpangkat mujahid”, yang ditujukan kepada sosok yang disebut sebagai “panglima tertinggi tentara kami”, yang kuat dugaan merujuk langsung kepada Rami Makhlouf.
Jalur Washington dan Lobi Politik
Sementara itu, Kamal al-Hassan memilih jalur berbeda. Ia lebih fokus membangun pengaruh politik internasional ketimbang operasi militer langsung.
Investigasi tersebut mengungkap peran Kamal di balik sebuah lembaga yang berbasis di Beirut dengan kedok kemanusiaan, namun pada praktiknya menandatangani kontrak lobi politik di Amerika Serikat senilai satu juta dolar.
Tujuannya adalah mendorong gagasan perlindungan internasional bagi wilayah-wilayah Alawi, yang dalam jangka panjang berpotensi mengarah pada pembentukan entitas semi-otonom di Suriah.
Menurut New York Times, jalur lobi inilah yang justru paling mengkhawatirkan para diplomat, karena bisa membuka pintu legitimasi politik internasional bagi proyek pemecahan Suriah.
Jaringan Retak dan Batas Ambisi
Meski demikian, laporan tersebut juga menegaskan bahwa upaya kebangkitan rezim lama ini jauh dari solid. Komunitas Alawi sendiri tidak sepenuhnya mendukung langkah tersebut. Banyak di antara mereka menyimpan luka mendalam akibat perang panjang yang dipaksakan oleh rezim Assad.
Selain itu, jaringan yang dibangun para jenderal ini dipenuhi konflik internal, keterbatasan dana, serta pengawasan ketat regional dan internasional.
Menutup laporannya, New York Times mengutip peringatan seorang mantan diplomat Suriah yang membelot dari rezim, bahwa jika pemerintah Suriah yang baru gagal menata negara dalam dua atau tiga tahun ke depan, kekuatan asing bisa mulai mencari alternatif lain untuk diajak bekerja sama.
(Samirmusa/arrahmah.id)