KHARTOUM (Arrahmah.id) - Pembunuhan terhadap warga sipil terus berlanjut di sejumlah kota Sudan yang dikepung oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan terputus dari akses bantuan kemanusiaan, menurut Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Sudan, Denise Brown.
Brown mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera bahwa kekejaman yang terjadi terhadap warga sipil di Kota Al-Fashir, ibu kota Darfur, setelah RSF menguasainya pada Oktober lalu, kini kembali terulang di Babnousa dan Kadugli di wilayah Kordofan.
Menurut Brown, puluhan ribu warga sipil terus melarikan diri dari kekerasan dan pembunuhan massal. Namun tidak ada akses untuk membantu mereka menghadapi situasi yang ia sebut sebagai “terencana dan sistematis”.
Di Al-Fashir dan Kordofan, warga mengungsi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Brown mengatakan ia bertemu orang-orang yang berjalan sejauh lebih dari 20 kilometer dengan sepatu rusak dan dalam kondisi yang sangat berat.
Brown menambahkan bahwa ada 10 juta orang yang melarikan diri dan kini membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, layanan anak, obat-obatan, dan perawatan, di tengah infrastruktur yang hancur. Namun PBB masih jauh dari kemampuan menyediakan layanan tersebut karena kurangnya pendanaan.
Hingga kini, lembaga internasional itu baru menerima 32 persen dari total dana yang diminta sejak awal tahun, sementara kekerasan di Al-Fashir dan kota lainnya menciptakan tekanan tambahan yang membutuhkan pendanaan darurat.
Negosiasi dengan RSF
Terkait upaya masuk ke Al-Fashir, Brown mengatakan peran PBB terbatas pada komunikasi dengan kedua pihak yang bertikai. Saat ini, PBB berdialog dengan RSF berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional agar tim mereka tidak menjadi sasaran milisi bersenjata.
Prinsip-prinsip tersebut, kata Brown, mengharuskan masuk ke wilayah tersebut tanpa pendampingan milisi, memungkinkan akses ke para tahanan, serta mengevakuasi korban luka. Ia menegaskan bahwa PBB telah menyampaikan dengan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan seluruh organisasi kemanusiaan ketika memasuki Al-Fashir dan wilayah lainnya.
Brown berharap tim PBB dalam skala kecil dapat segera masuk ke Al-Fashir untuk melakukan penilaian situasi, namun ia memperingatkan bahwa wilayah itu saat ini merupakan “arena pembunuhan” sehingga membutuhkan kewaspadaan ekstrem.
Kebutuhan Mendesak dan Realitas di Lapangan
Brown mengatakan jutaan pengungsi membutuhkan bantuan segera, dan penghentian kekerasan menjadi kebutuhan mendesak karena situasinya telah “sangat parah”.
Pernyataan Brown bertentangan dengan deklarasi gencatan kemanusiaan yang diumumkan pekan lalu oleh pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemetti), yang mengklaim bahwa gencatan itu akan berlangsung tiga bulan dan mencakup penghentian seluruh aksi permusuhan. Hemetti juga menyatakan akan membentuk mekanisme pemantauan lapangan bersama negara-negara Kuartet, Uni Afrika, dan IGAD.
Pernyataan Hemetti muncul sehari setelah ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, menolak usulan internasional terkait gencatan.
Sementara itu, wilayah Sudan barat, terutama Darfur utara dan Kordofan barat, mengalami gelombang pengungsian baru akibat eskalasi operasi militer. Di Kota Tawila di Darfur Utara saja, jumlah pengungsi telah melampaui 600 ribu orang, menurut PBB.
Dari total 18 negara bagian di Sudan, RSF kini menguasai lima negara bagian di wilayah Darfur serta sebagian wilayah utara Darfur Utara. Sementara pasukan pemerintah tetap menguasai mayoritas dari 13 negara bagian lainnya, termasuk ibu kota Khartoum. (zarahamala/arrahmah.id)