Somalia di Ambang Kelaparan

Oleh:

|

Kategori:

Habiba Bile, seorang pengungsi Somalia, dan anak-anaknya berdiri di dekat bangkai ternak mereka setelah kekeringan parah di dekat Dollow, Wilayah Gedo, Somalia, 26 Mei 2022. (Feisal Omar, REUTERS)

MOGADISHU (Arrahmah.id)Kepala Kantor PBB untuk urusan kemanusiaan memperingatkan pada Senin (5/9/2022) bahwa Somalia yang tengah dilanda kekeringan berada di ambang kelaparan dan hampir tak bisa diselamatkan.

“Kelaparan sudah di depan mata dan ini merupakan peringatan terakhir,” Martin Griffiths, Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), mengatakan pada konferensi pers di Mogadishu.

Lebih lanjut Griffiths mengatakan bahwa berdasarkan laporan pangan dan gizi yang masuk terkait Somalia, diperkirakan kelaparan akan menyerang dua wilayah selama Oktober hingga Desember.

“Saya sangat terkejut dalam beberapa hari terakhir, benar-benar turut merasakan sakit melihat bagaimana mereka [masyarakat Somalia] bertahan,” kata Griffiths, yang memulai kunjungan ke negara itu pada Kamis kemarin, seperti dilansir AFP.

Somalia dan beberapa negara lainnya di Semenanjung Somalia termasuk Ethiopia dan Kenya berada dalam cengkeraman kekeringan terburuk lebih dari 40 tahun setelah empat musim hujan yang gagal telah memusnahkan ternak dan tanaman.

Badan-badan kemanusiaan selama berbulan-bulan telah memperingatkan hal ini.

Program Pangan Dunia (WFP) PBB bulan lalu mengatakan jumlah orang yang berisiko kelaparan di seluruh wilayah telah meningkat menjadi 22 juta.

Di Somalia saja, jumlah orang yang menghadapi krisis kelaparan adalah 7,8 juta, atau sekitar setengah dari populasi, sementara sekitar satu juta telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari makanan dan air.

Pada 2011, kelaparan di beberapa bagian Somalia merenggut nyawa 260.000 orang, lebih dari setengahnya adalah anak-anak di bawah usia enam tahun.

Griffiths menggambarkan situasi yang sangat menyayat hati selama kunjungannya ke Baidoa, salah satu dari dua daerah yang berisiko kelaparan, dengan mengatakan, “Anak-anak sangat kekurangan gizi sehingga mereka hampir tidak bisa bicara ataupun menangis.”

Kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Negara yang dilanda konflik ini dianggap sebagai salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim tetapi sangat tidak siap untuk mengatasi krisis.

Krisis politik yang berlangsung lama mengalihkan perhatian dari kekeringan. Presiden baru Hassan Sheikh Mohamud dalam pidato pelantikannya pada bulan Juni yang lalu meminta bantuan internasional untuk mencegah bencana yang mengancam.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekeringan dan banjir yang semakin ekstrim telah menambah kehancuran yang disebabkan oleh invasi belalang dan pandemi Covid-19.

“Somalia menghadapi tingkat kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya yang melanda masyarakat pedesaan, di samping dampak lain seperti konflik politik, Covid-19, tantangan ekonomi makro, dan peningkatan belalang gurun baru-baru ini,” kata Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam sebuah pernyataan pada Jumat (2/9).

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) PBB mengatakan ada kemungkinan wilayah Semenanjung Somalia ini akan menghadapi musim hujan gagal kelima berturut-turut selama bulan Oktober hingga Desember.

‘Sleepwalking’ menuju malapetaka

Pada Juni tahun ini, badan amal Inggris Save the Children telah mengeluarkan peringatan kepada dunia internasional bahwa Somalia tengah berjalan tanpa sadar menuju bencana kelaparan.

OCHA mengatakan musim hujan Maret-Mei 2022 adalah yang terkering selama 70 tahun terakhir, membuat 2020-2022 melampaui kekeringan mengerikan yang pernah terjadi pada 2010-2011 dan 2016-2017 dalam durasi dan tingkat keparahan. Diperkirakan 2,3 juta anak-anak berada dalam resiko kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penelantaran, dan kematian akibat kekurangan gizi akut yang parah di seluruh Somalia.

Pada tahun 2017, lebih dari enam juta orang di Somalia, mayoritas diantaranya anak-anak membutuhkan bantuan karena kekeringan berkepanjangan di Afrika Timur. Pada saat itu kelaparan berhasil dicegah pada awal tahun.

Komite Tetap Antar-Lembaga yang diketuai oleh Griffiths bersama dengan 18 organisasi dalam dan luar PBB tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini.  (ZarahAmala/arrahmah.id)