MOGADISHU (Arrahmah.id) - Dewan Urusan Politik, Perdamaian, dan Keamanan Uni Afrika pada Selasa (6/1/2026) menyerukan pencabutan segera pengakuan 'Israel' terhadap Somaliland, serta mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X setelah pertemuan tingkat menteri, dewan tersebut menyatakan bahwa mereka “mengutuk dengan keras, dalam istilah yang paling tegas,” pengakuan sepihak 'Israel' terhadap Somaliland. Uni Afrika memperingatkan bahwa keputusan ini melemahkan persatuan Somalia serta bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip Uni Afrika.
Seruan ini muncul bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri 'Israel', Gideon Saar, ke Somaliland pada Selasa (6/1), hanya 10 hari setelah 'Israel' secara resmi mengakui wilayah yang memproklamasikan diri sebagai republik tersebut sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kunjungan ini menuai kecaman keras dari Somalia dan sejumlah aktor regional.
Kementerian Luar Negeri Somalia menyatakan bahwa kunjungan Saar ke Hargeisa merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia, serta tindakan yang merusak hukum internasional dan norma-norma yang mengatur batas negara.
Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan bahwa setiap kehadiran resmi, komunikasi, atau keterlibatan yang dilakukan di wilayah Somalia tanpa persetujuan eksplisit dari Pemerintah Federal Somalia adalah ilegal, batal demi hukum, dan tidak memiliki dasar hukum, baik menurut kerangka nasional maupun internasional.
Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum dasar Uni Afrika.
Menurut pejabat Somalia, Saar melakukan kunjungan resmi pertamanya ke wilayah yang memisahkan diri tersebut atas undangan Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, serta mengadakan pertemuan politik dengan para pejabat tinggi Somaliland.
Mereka yang hadir dilaporkan termasuk Menteri Luar Negeri Somaliland Abdirahman Dahir Adam, Menteri Kepresidenan Khader Hussein Abdi, Kepala Staf Nimcan Yusuf Osman, serta tokoh parlemen seperti Ketua Parlemen Yasin Haji Mohamed dan Ketua Senat Saleeban Mahmoud Aden.
Pada 26 Desember 2025, 'Israel' secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap Somaliland sebagai negara berdaulat dan merdeka. Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutkan bahwa 'Israel' telah menandatangani deklarasi bersama dan timbal balik dengan Gideon Saar dan Presiden Somaliland.
Somaliland, yang sebelumnya merupakan protektorat Inggris, memproklamasikan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991, namun selama lebih dari tiga dekade belum mendapatkan pengakuan diplomatik internasional. Wilayah ini terletak di sepanjang Teluk Aden yang strategis, berbatasan dengan Ethiopia dan Djibouti, serta sejak lama berupaya menjalin perjanjian bilateral dengan negara-negara asing di bidang investasi dan keamanan.
Somalia secara konsisten menolak segala bentuk keterlibatan asing dengan Somaliland tanpa persetujuan pemerintah federal, dengan menegaskan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian integral dari negara Somalia, serta memperingatkan bahwa pengakuan sepihak mengancam stabilitas kawasan. (zarahamala/arrahmah.id)