GAZA (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, kembali bikin gaduh. Dalam wawancara dengan kanal Abu Ali Express, ia menuduh Mesir “memenjara warga Gaza' yang ingin keluar dari wilayahnya.”
Netanyahu mengklaim bahwa dirinya sebenarnya mengizinkan warga Gaza melintasi Perbatasan Rafah, tapi Mesir yang menahan mereka. Ia bahkan menyebut “hak keluar dari Gaza adalah hak dasar setiap orang Palestina.”
Seolah belum cukup, Netanyahu menambahkan: “Saya dan Presiden AS Donald Trump sepakat dalam hampir semua hal, bahkan saya bisa bilang dalam semua hal.” Trump sendiri diketahui mendukung penuh rencana Netanyahu untuk memaksa pengusiran massal warga Gaza, bahkan memberi lampu hijau agar itu terus berjalan.
Kairo tidak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan kecaman keras atas pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai bagian dari “upaya berkelanjutan untuk memperpanjang masa genosida di Gaza, memperdalam instabilitas, dan menghindari tanggung jawab atas pelanggaran 'Israel'.”
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan dengan nada tegas dari Nikosia, “Pengusiran bukanlah opsi. Itu garis merah bagi Mesir.” “Memaksa orang meninggalkan tanah mereka berarti mematikan perjuangan Palestina.” “Tak ada dasar hukum, moral, atau etika untuk mengusir rakyat dari tanah airnya.”
Ia juga menambahkan: “Apa yang terjadi di Gaza melampaui batas nalar. Ini genosida yang sedang berjalan, pembantaian massal warga sipil, kelaparan buatan yang sengaja diciptakan 'Israel'.”
Kantor Netanyahu merespons balik dengan menuding Mesir “lebih memilih memenjarakan warga Gaza yang ingin keluar zona perang.” Mereka berdalih bahwa Netanyahu hanya berbicara soal “hak dasar setiap individu untuk memilih tempat tinggalnya, apalagi di masa perang.”
700 Hari Genosida
Hari Jumat (5/9/2025) menandai hari ke-700 genosida di Gaza. Setidaknya 64.300 warga Palestina telah terbunuh. Wilayah yang terkepung ini kini terancam kelaparan massal sejak 'Israel' menutup rapat akses bantuan kemanusiaan pada 2 Maret lalu.
Meski 'Israel'berulang kali menyebut pengusiran paksa sebagai “imigrasi sukarela” atau sekadar “keluar,” bagi rakyat Palestina dan organisasi HAM, ini jelas pembersihan etnis. Menurut hukum internasional, pemindahan paksa warga sipil adalah kejahatan perang. (zarahamala/arrahmah.id)