GAZA (Arrahmah.id) - Hubungan Amerika Serikat dan 'Israel' tengah diguncang krisis diplomatik besar yang berpusat pada masa depan Gaza. Akar masalahnya ada pada benturan dua visi: rencana komprehensif 21 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang, dan sikap keras Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu, yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang bersikeras melanjutkan operasi militer tanpa menawarkan jalan politik.
Rencana Trump, yang disebut ambisius, mencakup pembebasan seluruh tahanan, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan 'Israel' hingga keluar sepenuhnya dari Gaza. Dalam bingkainya, Gaza akan dikelola oleh pemerintahan transisi (tanpa Hamas) dengan dukungan dana Arab dan Islam untuk rekonstruksi, sebelum secara bertahap dialihkan ke Otoritas Palestina, meski tanpa tenggat waktu jelas.
Menurut Mark Pfeifle, mantan penasihat keamanan nasional AS, perbedaan antara visi Trump dan Netanyahu sangat telanjang. Trump sibuk membangun konsensus dengan pemimpin Arab dan Eropa, sementara Netanyahu justru memperlihatkan sikap keras kepala yang ia anggap sebagai “taktik negosiasi.”
Konflik ini semakin kentara saat Netanyahu menyampaikan pidatonya di Sidang Umum PBB, momen bersejarah sekaligus memalukan, karena untuk pertama kalinya seorang politikus buronan ICC tampil di panggung dunia itu. Dosen diplomasi dan resolusi konflik, Dalal Arikat, menyebut pidato Netanyahu sebagai “pidato kriminal perang” sarat hasutan dan kebencian. Sementara itu, keluarnya mayoritas delegasi dari ruang sidang dianggap sinyal jelas bahwa 'Israel' kian terisolasi.
Menurut pakar isu 'Israel', Mahmoud Yazbak, Netanyahu tampak berada di bawah tekanan psikologis besar akibat aksi walkout. Ia lebih banyak menyampaikan pesan untuk konsumsi domestik ketimbang komunitas internasional. Yazbak juga mengungkap permintaan Netanyahu agar pidatonya disiarkan lewat pengeras suara di Gaza serta dimasukkan ke ponsel warga, upaya yang ia sebut putus asa untuk menekan rakyat Palestina agar menyerah.
Tony Blair untuk Gaza?
Rencana alternatif yang paling banyak menuai kontroversi adalah usulan agar mantan PM Inggris Tony Blair memimpin Gaza sementara. Pfeifle melihatnya sebagai opsi realistis karena minimnya sosok yang mau menerima “tugas mustahil” itu. Namun Yazbak keras menolak, mengingat Blair gagal total selama delapan tahun memimpin Kuartet Timur Tengah, masa di mana Gaza justru mengalami empat perang. Arikat juga menolak semua skema semacam itu, menilai bahwa mengelola Palestina seakan-akan perusahaan hanyalah proyek kolonial bergincu bisnis.
Di sisi lain, tekanan Washington terhadap Netanyahu semakin terasa. Trump tegas melarang 'Israel' mencaplok Tepi Barat, melarang serangan terhadap Qatar, dan menolak gagasan pengusiran massal warga Gaza. Menurut Pfeifle, upaya 'Israel' terhadap Qatar sangat berbahaya karena negara itu menampung pangkalan militer AS terbesar di kawasan.
Tekanan dari Dalam 'Israel'
Survei terbaru menunjukkan 53% warga Israel mendukung rencana Trump. Dukungan publik ini memperbesar tekanan domestik terhadap Netanyahu yang kini terjepit antara tuntutan dalam negeri dan isolasi luar negeri. Yazbak menilai sikap warga 'Israel' kontradiktif: di satu sisi mereka ingin perang dihentikan demi pembebasan sandera, tapi di sisi lain mereka tetap mendukung pengusiran warga Palestina.
Dengan sikap Netanyahu yang terang-terangan mengabaikan rencana Trump dalam pidatonya, para pengamat menilai hubungan kedua negara berada di ambang krisis serius. Yazbak memperingatkan Netanyahu akan membayar mahal karena menyepelekan Trump, seorang tokoh yang terkenal tidak bisa mentolerir “pengabaian” dari sekutu. (zarahamala/arrahmah.id)