TEHERAN (Arrahmah.id) - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan latihan militer besar-besaran di Selat Hormuz pada Senin (16/2/2026), tepat satu hari sebelum dimulainya putaran kedua perundingan nuklir tidak langsung dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss.
Latihan bertajuk "Smart Control of the Strait of Hormuz" ini dirancang untuk menguji kesiapan operasional angkatan laut dan skenario balasan militer terhadap potensi ancaman di jalur pelayaran energi paling strategis di dunia tersebut.
Latihan militer Iran ini berlangsung di tengah peningkatan kehadiran militer AS di kawasan. Presiden Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah, menyusul kehadiran USS Abraham Lincoln yang sudah berada di posisi.
Meskipun footprint militer terus membesar, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa diplomasi tetap menjadi jalur utama yang dipilih Washington. Namun, ia menegaskan bahwa penambahan pasukan diperlukan karena adanya ancaman nyata terhadap personel AS di kawasan tersebut.
Di Jenewa, tekanan diplomatik meningkat setelah munculnya laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dilaporkan tengah mencari kejelasan mengenai hilangnya sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya tingkat tinggi pasca-pengeboman sejumlah situs nuklir Iran.
Pertemuan antara Grossi dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dipandang krusial karena kesepakatan apa pun akan memerlukan kerangka inspeksi yang kredibel dan langkah-langkah nuklir yang dapat diverifikasi, isu yang kerap menjadi pemicu kebuntuan saat kepercayaan kedua belah pihak berada di titik terendah.
Analis militer Hatem Karim al-Falahi menilai Teheran telah menyiapkan rencana respons bertahap jika diplomasi gagal. Rencana ini mencakup penyerapan serangan pertama, saturasi serangan rudal dan drone serta aktivasi sekutu regional dan penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dan Bab al-Mandab melalui operasi ranjau laut.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam perundingan di Jenewa, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu secara terbuka mendiktekan syarat-syarat ketat bagi AS jika ingin mencapai kesepakatan, antara lain: seluruh material yang telah diperkaya harus dikeluarkan dari Iran, menghancurkan seluruh peralatan dan infrastruktur pengayaan, bukan sekadar penghentian proses, serta memasukkan program rudal balistik ke dalam kerangka kerja perundingan.
Netanyahu, yang saat ini berstatus buronan ICC atas dugaan kejahatan perang di Gaza, menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur nuklir Iran adalah ancaman eksistensial bagi dunia. Sebaliknya, Iran menegaskan bahwa program rudal mereka tidak dapat dinegosiasikan. (zarahamala/arrahmah.id)