JAKARTA (Arrahmah.id) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp268 triliun dana utama serta Rp67 triliun dana cadangan yang disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sehingga akan mencapai sekitar Rp335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke setiap SPPG di setiap provinsi, hingga kampung-kampung,” ujar Dadan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Sabtu (14/2).
Dadan menjelaskan, setiap SPPG menerima alokasi rata-rata hampir Rp1 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan dengan komposisi:
- 70 persen untuk pembelian bahan baku,
20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan,
10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG di lokasi masing-masing.
Menurutnya, dalam satu bulan terakhir saja, total perputaran uang dari program MBG telah mencapai Rp29 triliun.
Sebagai contoh, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG, sementara di Jawa Barat mencapai 5.295 SPPG.
Sepanjang awal 2026, BGN telah mencairkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun dengan skema alokasi yang sama, yakni 70 persen bahan baku, 20 persen operasional, dan 10 persen insentif.
“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” tegas Dadan.
Dadan juga menyebutkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa setiap Rp1 anggaran yang dikeluarkan BGN mampu menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat dalam jangka pendek.
Ia membandingkan hal tersebut dengan prediksi World Bank yang menyebut investasi pada sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.
“Ini masih jangka pendek. Kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Program MBG disebut meningkatkan permintaan bahan pangan secara signifikan. Setiap SPPG, kata Dadan, membutuhkan antara lain:
- 1,5 hektare kebun pisang,
32 kolam lele,
4 kandang berisi 4.000 ayam petelur,
serta 1 unit cold storage untuk 450 liter susu.
Kondisi ini disebut mendorong nilai tukar petani hingga 125.
Tak hanya sektor pangan, dampak juga dirasakan industri otomotif. Dadan mengutip data dari PT Astra Honda Motor (AHM) yang mencatat penjualan sepeda motor mencapai 4,9 juta unit pada 2025, salah satunya terdorong kebutuhan operasional SPPG.
Ia menyebut sekitar 60 persen pegawai SPPG membeli motor untuk menunjang mobilitas kerja.
Selain itu, setiap SPPG juga membutuhkan dua unit mobil untuk distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan jumlah 23.000 SPPG, kebutuhan kendaraan tersebut diperkirakan mencapai 46.000 unit.
Menurut Dadan, bahkan ada satu merek mobil tertentu yang sebelumnya kurang diminati pasar kini mengalami peningkatan permintaan akibat kebutuhan distribusi MBG.
Program MBG pun disebut sebagai salah satu belanja pemerintah dengan skala terbesar yang saat ini beredar langsung ke daerah dan masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)