GAZA (Arrahmah.id) - Amerika Serikat dan 'Israel' dilaporkan telah menyepakati batas waktu dua bulan untuk melucuti senjata Hamas, demikian dilaporkan surat kabar 'Israel' Israel Hayom, mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya.
Menurut laporan tersebut, para pejabat yang bertemu di Florida, termasuk Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, sepakat membentuk tim bersama guna menetapkan standar yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pelucutan senjata Hamas.
Sumber-sumber itu menyebutkan bahwa proses tersebut mencakup penghancuran infrastruktur terowongan Hamas. Jika Hamas gagal melucuti senjatanya dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka tanggung jawab atas langkah selanjutnya akan kembali berada di tangan pemerintah dan militer 'Israel'.
Dalam pernyataan terpisah, Netanyahu mengatakan bahwa Hamas harus menyerahkan seluruh senjatanya, yang ia klaim berjumlah sekitar 60.000 senapan jenis AK, serta membongkar jaringan terowongan bawah tanah agar rencana yang dipimpin Amerika Serikat dapat dilanjutkan.
Dalam laporan terkait, sejumlah pejabat AS mengatakan kepada majalah The Economist bahwa Washington berharap proses rekonstruksi Gaza dapat dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Namun, mereka mengakui bahwa penghancuran penuh kemampuan militer Hamas kemungkinan akan memakan waktu jauh lebih lama.
Dalam laporan yang tampak bertentangan dengan tenggat pelucutan senjata tersebut, stasiun penyiaran 'Israel' Channel 12 melaporkan bahwa upaya rekonstruksi diperkirakan akan dimulai di Rafah, Gaza selatan, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali militer 'Israel', bahkan sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti.
Israel Hayom juga melaporkan bahwa Trump memberi tahu Netanyahu tentang rencananya untuk mengumumkan skema baru terkait Gaza pada 15 Januari mendatang. Rencana tersebut disebut mencakup pembentukan badan pengawas internasional yang kemungkinan besar akan dipimpin langsung oleh Trump. Selain itu, sebuah otoritas sipil untuk mempersiapkan pengambilalihan administrasi Gaza dari Hamas diperkirakan akan dibentuk dalam beberapa pekan ke depan.
Sementara itu, fase pertama perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober. Namun, 'Israel' kemudian menunda transisi ke fase kedua dengan alasan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan terkait pemulangan jenazah salah satu tentaranya di G
aza.
Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menyatakan bahwa mereka masih melakukan pencarian terhadap tentara tersebut di tengah kehancuran luas yang melanda wilayah Gaza.
Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk mengakhiri perang genosida yang telah berlangsung lebih dari dua tahun sejak 7 Oktober 2023, yang menimbulkan dampak kemanusiaan sangat besar di Jalur Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)