TEL AVIV (Arrahmah.id) – Hampir dua tahun sejak serangan "Badai Al-Aqsha" yang oleh banyak pihak di "Israel" disebut sebagai hari tergelap dalam sejarah negeri itu, hanya satu tokoh dari jajaran militer, keamanan, dan politik yang masih bertahan di posisinya: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Setelah Menteri Pertahanan diberhentikan, dan kepala staf militer, kepala dinas keamanan dalam negeri (Shin Bet), kepala intelijen militer, serta ketua Komite Luar Negeri dan Keamanan Knesset mengundurkan diri atau dicopot, hanya Netanyahu yang tetap berkuasa—tanpa pertanggungjawaban.
Kini, ketika daftar "kambing hitam" mulai habis, Netanyahu mulai menyasar Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang ia tunjuk sendiri, Jenderal Eyal Zamir, dalam upaya menimpakan kesalahan atas bencana berkepanjangan di Gaza.
Satu-satunya yang Tersisa
Dalam analisis yang diterbitkan oleh harian Haaretz, jurnalis Amier Tibon menyoroti krisis kepemimpinan yang melanda pemerintahan Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.
Kala itu, Netanyahu berada di puncak kekuasaan, didampingi oleh tokoh-tokoh militer dan keamanan seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Staf Herzi Halevi, Kepala Shin Bet Ronen Bar, Kepala Intelijen Militer Aharon Haliva, Komandan Wilayah Selatan Yaron Finkelman, dan Ketua Komite Keamanan Knesset Yuli Edelstein.
Kini, semua tokoh itu sudah tersingkir dari panggung kekuasaan—baik karena diberhentikan, mengundurkan diri, atau menentang keputusan-keputusan Netanyahu yang dianggap membahayakan "keamanan nasional", seperti pemberian pengecualian wajib militer kepada kelompok ekstremis Yahudi Haredi selama masa perang.
Menurut Haaretz, Netanyahu mungkin beranggapan bahwa setelah semua tokoh tersebut tersingkir, ia dapat tampil sebagai satu-satunya “penyelamat” dari “bencana nasional” 7 Oktober, tanpa harus membayar harga dari kegagalan-kegagalan besar yang terjadi di bawah pemerintahannya.
Serangan Balik pada Jenderal Zamir
Penunjukan Jenderal Eyal Zamir sebagai Kepala Staf dan Yisrael Katz sebagai Menteri Pertahanan dinilai sebagai bagian dari strategi Netanyahu untuk menjalankan kebijakan militer lebih agresif di Gaza, terutama setelah ia menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas pada Maret 2025. Netanyahu berjanji akan menghasilkan “kesepakatan yang lebih baik” demi membebaskan para tawanan.
Namun menurut Tibon, janji itu cepat runtuh. Perang yang kembali dilanjutkan menyebabkan kematian sekitar 50 tentara "Israel", kondisi tawanan semakin buruk, dan krisis kemanusiaan di Gaza makin parah—di tengah tudingan internasional bahwa "Israel" melakukan aksi pemusnahan massal melalui kelaparan.
Setelah kehabisan tokoh-tokoh untuk disalahkan, Netanyahu kini menjadikan "jenderal pilihannya sendiri" sebagai target. Mesin propaganda pemerintah—yang terdiri dari media loyal, analis politik, hingga akun-akun anonim di media sosial—diaktifkan untuk menyebar narasi bahwa para tokoh militer terdahulu adalah bagian dari “konspirasi” untuk menggagalkan kemenangan "Israel" di Gaza.
Netanyahu mencoba membentuk citra sebagai “korban konspirasi” elite keamanan, meskipun ia sendiri yang memegang kendali selama 95% dari total 16 tahun pemerintahannya.
Namun, berbeda dengan pendahulunya, Jenderal Zamir menolak tunduk pada tekanan politik Netanyahu. Ia secara terbuka dan tertutup menentang perluasan operasi militer ke wilayah-wilayah yang diduga menjadi lokasi penyanderaan, karena khawatir akan membahayakan nyawa para tawanan. Ia mengingatkan pada insiden sebelumnya, seperti kematian lebih dari 40 tawanan selama operasi militer, termasuk tawanan berkewarganegaraan ganda Amerika-Israel, Hersh Goldberg-Polin, yang tewas di Rafah saat pasukan mendekat ke terowongan tempat ia ditahan.
Penolakan terhadap Kebijakan Diskriminatif
Zamir juga menentang kebijakan pengecualian kelompok Haredi dari wajib militer. Ia menegaskan bahwa tentara membutuhkan lebih banyak personel untuk menjalankan misi dan bahwa kebijakan pengecualian akan melemahkan kekuatan militer “Israel”.
Akibat ketegasan ini, lingkaran dekat Netanyahu—terutama putranya Yair Netanyahu yang kini tinggal di Miami, Florida—meluncurkan kampanye fitnah terhadap Zamir. Ia bahkan dituduh tengah merencanakan “kudeta militer”, dengan dalih bahwa Netanyahu tidak pernah benar-benar ingin menunjuknya sejak awal. Beberapa bocoran menyebut bahwa jika Zamir memutuskan mundur, keputusannya akan diterima dengan “senang hati”—isyarat tekanan politik terselubung.
Intervensi dalam Peradilan
Dalam perkembangan lain, Kepala Intelijen Militer saat ini, Shlomi Binder, digambarkan sebagai “lemah, penakut, dan tunduk”. Ia bahkan hadir dalam sidang pengadilan Netanyahu atas kasus korupsi untuk memohon agar kesaksiannya dibatalkan dengan dalih adanya "situasi keamanan yang genting" terkait para tawanan. Namun, lebih dari sebulan berlalu, Netanyahu tak kunjung menunjukkan kemajuan dalam isu tawanan.
Setelah Menentang Kebijakan Perluasan Operasi Militer, Akankah Zamir (kiri) Menyusul Mereka yang Disingkirkan Netanyahu? (Getty)
Kegagalan Mencari Kambing Hitam Baru
Meskipun Netanyahu terus memainkan narasi pembenaran diri dan menyalahkan orang lain, menjadikan Kepala Staf Zamir sebagai "kambing hitam terakhir" tampaknya tidak efektif. Masyarakat “Israel” dan dunia kini menyadari bahwa krisis strategis yang tengah melanda adalah hasil dari keputusan politik Netanyahu sendiri.
(Samirmusa/arrahmah.id)