GAZA (Arrahmah.id) - Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, pada Rabu (31/12/2025) membantah klaim adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh gerakan tersebut setelah terbunuhnya Yahya Sinwar. Ia menegaskan bahwa Hamas saat ini dipimpin oleh sebuah dewan kepemimpinan beranggotakan lima orang yang telah mengelola seluruh urusan gerakan selama satu tahun penuh perang tanpa gangguan.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Hamdan mengatakan dewan tersebut bekerja sesuai dengan aturan internal organisasi dan tengah mempersiapkan proses pemilihan kepemimpinan baru yang akan diumumkan pada waktu yang dianggap tepat. Menurutnya, mekanisme kepemimpinan Hamas tetap berjalan secara institusional dan tidak bergantung pada satu figur semata.
Terkait pengelolaan internal Gaza, Hamdan mengungkapkan bahwa faksi-faksi Palestina telah mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah komite pengelola Jalur Gaza, berdasarkan proposal Mesir yang disetujui dalam KTT Arab-Islam. Sejumlah nama telah dipilih dari puluhan kandidat, namun pelaksanaannya masih tertunda akibat hambatan 'Israel' dan ketidakmampuan atau ketidakmauan Washington untuk memaksa 'Israel' melangkah maju.
Hamdan juga membantah laporan media yang menyebut Amerika Serikat dan 'Israel' telah memberikan tenggat dua bulan kepada Hamas untuk melucuti senjata. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar resmi dan bahwa Hamas tidak menerima permintaan atau pemberitahuan apa pun dari mediator atau pihak resmi terkait pelucutan senjata. Menurutnya, narasi tersebut bertujuan mengalihkan perhatian dari kegagalan 'Israel' melaksanakan fase pertama perjanjian.
Pernyataan ini disampaikan di tengah berlanjutnya serangan 'Israel' ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang berlangsung dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Operasi militer tersebut mencakup pengeboman intensif, pengepungan, penghancuran infrastruktur sipil, pengungsian paksa, serta penangkapan massal, meskipun terdapat seruan internasional untuk menghentikan agresi dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuntut perlindungan warga sipil.
Meski telah diberlakukan kesepakatan gencatan senjata, pasukan 'Israel' dilaporkan terus melakukan pelanggaran melalui serangan udara, tembakan langsung, serta penghancuran rumah-rumah warga Palestina. Aksi-aksi tersebut dinilai semakin mengancam stabilitas gencatan senjata dan memperparah bencana kemanusiaan yang tengah berlangsung di Jalur Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)