GAZA (Arrahmah.id) - Kapal Handala milik Koalisi Freedom Flotilla disita oleh angkatan laut 'Israel' pada Ahad (27/7/2025) dan dibawa ke pelabuhan Ashdod, mengakhiri secara paksa misinya untuk menembus blokade laut di Jalur Gaza.
Kapal yang telah berlayar selama tujuh hari itu membawa sekelompok aktivis internasional, dan dicegat oleh pasukan 'Israel' saat masih berada di perairan internasional.
Penumpangnya, termasuk dua anggota parlemen dari partai kiri Prancis La France Insoumise, ditahan dan diinterogasi oleh otoritas 'Israel'. Menurut laporan Otoritas Penyiaran 'Israel' (KAN), para tahanan kemungkinan akan dipindahkan ke tahanan polisi.
Kapal ini membawa bantuan kemanusiaan dan berusaha menantang blokade laut yang telah diberlakukan 'Israel' selama bertahun-tahun atas wilayah Gaza.
Pusat Hukum untuk Hak-Hak Minoritas Arab di 'Israel', Adalah, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim tim pengacara ke Ashdod dan menuntut akses segera untuk menemui para aktivis yang ditahan.
Melalui pesan video yang direkam sebelum penyerbuan dan diunggah ke media sosial oleh Koalisi Freedom Flotilla, para aktivis menyerukan kepada negara asal mereka untuk segera bertindak dan menekan 'Israel' agar membebaskan mereka.
Kecaman Internasional Meningkat
Penyerbuan terhadap kapal Handala menuai kecaman luas dari berbagai pihak.
Kantor Media Pemerintah di Gaza menyebut aksi tersebut sebagai “bentuk baru dari pembajakan di perairan internasional” dan menuntut perlindungan internasional bagi misi-misi kemanusiaan. Dalam pernyataannya, kantor tersebut menegaskan:
“Agresi terang-terangan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan aturan navigasi laut. Pendudukan sekali lagi bertindak seperti kekuatan preman di luar hukum.”
Kantor media tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah pendudukan 'Israel' bertanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh penumpang kapal, dan mendesak PBB serta organisasi hak asasi manusia internasional untuk segera bertindak.
Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, juga mengecam penangkapan kapal Handala, menyebutnya sebagai “kejahatan pembajakan, tantangan nyata terhadap kehendak umat manusia, dan bukti nyata atas kebohongan narasi pendudukan.”
Hamas menuntut agar pemerintah Netanyahu bertanggung jawab atas keselamatan para aktivis, dan menegaskan bahwa upaya maritim menembus blokade Gaza harus terus dilakukan hingga pengepungan dicabut sepenuhnya.
Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga mengeluarkan pernyataan keras, menyebut insiden tersebut sebagai “kejahatan pembajakan Zionis” dan bagian dari upaya sistematis untuk membungkam suara Gaza dari dunia internasional. (zarahamala/arrahmah.id)