TEL AVIV (Arrahmah.id) - Otoritas militer dan media 'Israel' menegaskan bahwa pasukan pendudukan tidak memiliki rencana untuk menarik diri dari apa yang disebut sebagai "Yellow Line" (Garis Kuning), meskipun Amerika Serikat telah mengumumkan dimulainya Tahap Kedua rencana perdamaian Trump. Garis ini secara de facto membelah Jalur Gaza menjadi dua bagian.
Saluran berita Channel 2 dan lembaga penyiaran publik 'Israel', Kan, melaporkan pada Kamis (15/1/2026) bahwa para pejabat 'Israel' menganggap wilayah "Yellow Line" di timur Jalur Gaza sebagai area strategis yang harus tetap berada di bawah kendali 'Israel' hingga ada kemajuan nyata dalam pelucutan senjata Hamas.
Sejak 10 Oktober lalu, pasukan 'Israel' telah memposisikan diri di sepanjang Garis Kuning, sebuah batas non-fisik yang memisahkan pasukan pendudukan dari wilayah pemukiman tertentu. Saat ini, 'Israel' dilaporkan masih menduduki sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa militer 'Israel' justru memperluas jangkauan "Yellow Line" di wilayah timur, khususnya di lingkungan Tuffah, Shuja'iyya, dan Zeitoun di Kota Gaza. Langkah ini mengakibatkan warga Palestina terdesak ke kantong-kantong pemukiman yang semakin kecil dan sempit.
Situasi ini menciptakan ketegangan antara visi Washington dan realitas di lapangan. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, baru saja meluncurkan Fase Kedua yang berfokus pada "pelucutan senjata, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi." Namun, pernyataan Witkoff tidak menyebutkan secara spesifik mengenai penarikan mundur pasukan 'Israel' atau pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang krusial.
Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, sebelumnya telah menegaskan posisi garis kerasnya. "Israel tidak akan pernah mundur sepenuhnya dari Gaza. Akan ada area keamanan yang signifikan di dalam Jalur Gaza, bahkan setelah kita masuk ke tahap kedua," tegas Katz. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan pos terdepan militer dan pemukiman ilegal di Gaza Utara.
Di sisi lain, penasihat biro politik Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan bahwa diskusi di Kairo saat ini sedang difokuskan untuk mendesak pembukaan penyeberangan Rafah dan memastikan penarikan mundur pasukan 'Israel'.
"Kami harus bekerja dengan mediator dan komunitas internasional untuk mencapai ketenangan dan memulihkan kehidupan normal di Gaza," ujar al-Nunu. Ia menuduh 'Israel' sengaja menyabotase gencatan senjata dengan tetap mempertahankan kehadiran militer di titik-titik vital dan menghambat masuknya bantuan yang saat ini menumpuk di sisi perbatasan Mesir.
Meskipun AS mengeklaim Fase Pertama telah berhasil memberikan bantuan kemanusiaan bersejarah, data menunjukkan 'Israel' telah melanggar kesepakatan lebih dari 1.200 kali sejak perjanjian dimulai, yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban sipil tambahan. (zarahamala/arrahmah.id)