JAKARTA (Arrahmah.id) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memfasilitasi, menyetujui, atau terlibat dalam dugaan upaya pemindahan paksa warga Gaza yang dilakukan "Israel".
Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah laporan media internasional, termasuk Harian Haaretz, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pemindahan warga Gaza selain Afrika Selatan, India, dan Malaysia.
Isu tersebut mencuat setelah 153 warga Gaza tiba secara misterius di Afrika Selatan dengan pesawat carter pada Kamis (13/11).
Para aktivis yang mendampingi mereka menyatakan para penumpang tidak mengetahui tujuan akhir saat menaiki pesawat.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, memastikan Indonesia sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki kebijakan terkait pemindahan atau penerimaan pengungsi Gaza.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah memfasilitasi pemindahan warga Gaza atau Palestina untuk masuk ke Indonesia,” tegas Yvonne pada Senin (17/11) malam.
Yvonne menyatakan Indonesia menolak segala bentuk forced displacement warga Palestina karena bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip solusi dua negara.
Ia juga menegaskan RI tidak memiliki kebijakan penerimaan pengungsi melalui visa khusus, maupun menggunakan penerbangan carter.
Menurut Yvonne, beberapa warga Gaza memang berusaha keluar dari wilayah konflik secara mandiri melalui bantuan organisasi kemanusiaan atau pihak non-pemerintah.
Namun Indonesia tidak pernah terlibat dalam proses tersebut.
“Indonesia tidak memiliki kebijakan penerimaan pengungsi Gaza melalui visa atau penerbangan carter,” ujarnya.
Kemlu menegaskan bahwa setiap perpindahan lintas batas warga Palestina sepenuhnya berada dalam kewenangan otoritas terkait di lapangan.
Indonesia terus melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap setiap informasi yang mengaitkan Indonesia dengan pergerakan warga Gaza.
Terkait dukungan Indonesia kepada Palestina, Yvonne menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung rakyat Palestina melalui jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan.
“Sesuai arahan Presiden RI, Indonesia hanya menerima pasien Gaza yang terluka untuk perawatan medis sementara, dan bukan untuk penampungan permanen,” katanya.
Sementara itu, laporan Haaretz menyebut organisasi bernama Al-Majd Europe diduga menjadi pihak yang memfasilitasi pemindahan ratusan warga Gaza ke Afrika Selatan.
Organisasi tersebut dituduh berkoordinasi dengan otoritas Israel. Pemimpinnya, Tomer Janar Lind, disebut memiliki kewarganegaraan Israel-Estonia.
Warga Palestina yang dibawa ke Afrika Selatan dilaporkan membayar hingga US$2.000 atau sekitar Rp33 juta per orang.
Para penumpang diangkut dari Rafah menuju perbatasan Karem Abu Salem, kemudian diterbangkan dari Bandara Ramon di Israel tanpa cap dokumen perjalanan.
Kemlu RI memastikan akan terus mengawasi perkembangan situasi tersebut demi memastikan tidak ada langkah atau narasi yang bertentangan dengan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh.
(ameera/arrahmah.id)