KAIRO (Arrahmah.id) -- Presiden Abdel Fattah el-Sisi menegaskan bahwa agama harus berperan dalam menangkal ideologi ekstrem dan terorisme, serta menyerukan pembangunan wacana keagamaan yang bertanggung jawab dan moderat. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran atas penyalahgunaan simbol agama oleh kelompok ekstrem di kawasan serta tantangan keamanan domestik dan internasional.
Dalam sebuah dialog publik dengan tokoh agama dan pejabat terkait, seperti dilansir The Daily News Egypt (20/1/2026), el-Sisi menekankan bahwa masjid dan institusi keagamaan harus berfungsi sebagai pusat pembinaan masyarakat yang menolak kekerasan, bukan sebagai arena penyebaran ajaran yang mengarah ke konflik atau perpecahan.
Dia menyerukan agar ulama, imam, dan pemimpin agama memainkan peran utama dalam menghadapi ideologi yang salah kaprah dan ekstrem.
El-Sisi menegaskan pentingnya sebuah ‘wacana keagamaan yang komprehensif dan bertanggung jawab’ untuk melawan ekstremisme dan terorisme, sambil melindungi nilai-nilai moderasi dan kemajuan sosial.
Ia juga menekankan perlunya pelatihan dan evaluasi berkelanjutan bagi para pemuka agama agar dakwah mereka mencerminkan moderasi dan pengetahuan yang kuat.
Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya negara untuk memperkuat peran masjid sebagai institusi sosial dan pendidikan, dan sebagai respon terhadap tantangan global dalam menanggulangi interpretasi agama yang menyimpang dan dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan kekerasan atau intoleransi.
Sebelumnya, el-Sisi juga pernah meminta para ulama dan pemimpin agama untuk menghadapi platform digital yang memancarkan ide yang salah tentang Islam, termasuk konten yang dapat membingungkan atau menyesatkan umat, pernyataan yang dilaporkan oleh media internasional.
Pemerintah Mesir dan ulama mainstream Mesir secara konsisten mengecam tindakan yang dinilai menggunakan agama untuk tujuan politik atau kekerasan, meskipun tuduhan tertentu yang beredar di media sosial tentang penggunaan masjid untuk propaganda ekstrem belum dikonfirmasi oleh media arus utama atau lembaga independen.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa pemerintah Mesir atau aparatanya menyetujui atau menginstruksikan tindakan yang menodai fungsi ibadah di masjid. (hanoum/arrahmah.id)