GAZA (Arrahmah.id) - Mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, melontarkan kecaman keras terhadap apa yang ia sebut sebagai “tentara bayaran AS” atas pembunuhan ratusan warga Palestina kelaparan di Gaza. Ia juga menuduh Uni Eropa tidak mau bertindak menghadapi kejahatan tersebut.
“Dalam satu bulan, 550 warga Palestina yang kelaparan dibunuh oleh tentara bayaran AS saat mereka mencoba mendapatkan bantuan makanan di lokasi yang disebut-sebut sebagai titik distribusi Gaza Humanitarian Foundation (GHF),” tulis Borrell di platform X pada Kamis (3/7/2025).
“Ini mengerikan, namun Komisi dan Dewan Uni Eropa tetap tidak mau melakukan tindakan apapun terhadap kejahatan ini,” lanjutnya.
Borrell, yang menyelesaikan masa jabatannya sebagai diplomat tertinggi Uni Eropa pada 2024, sejak awal dikenal vokal mengkritik operasi militer 'Israel' di Jalur Gaza. Ia bahkan pernah menyerukan peninjauan ulang terhadap Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-'Israel'.
"Perangkap Maut" Berkedok Bantuan
Pernyataan Borrell muncul di tengah meningkatnya seruan internasional agar skema bantuan yang didukung AS dan dijalankan oleh GHF segera dihentikan. Seorang pejabat PBB bahkan menggambarkan titik distribusi bantuan tersebut sebagai “perangkap maut.”
Lebih dari 600 warga Palestina telah dibunuh dan lebih dari 4.500 lainnya terluka akibat tembakan pasukan 'Israel' saat mencoba mengambil bantuan di lokasi-lokasi distribusi yang dikelola GHF.
Pada Selasa (1/7), lebih dari 130 organisasi kemanusiaan, termasuk Oxfam, Save the Children, dan Amnesty International, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak penghentian segera atas skema distribusi bantuan yang “mematikan”, yang mulai diberlakukan sejak akhir Mei.
“Pasukan 'Israel' dan kelompok-kelompok bersenjata, beberapa di antaranya dilaporkan mendapat dukungan dari otoritas 'Israel', secara rutin menembaki warga sipil yang putus asa dan mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup,” tegas pernyataan tersebut.
Organisasi-organisasi kemanusiaan itu juga mendesak agar mekanisme koordinasi bantuan yang dipimpin PBB kembali digunakan dan agar blokade 'Israel' terhadap bantuan kemanusiaan dan pasokan komersial segera dicabut.
Pengakuan dari Tentara dan Kontraktor
Pada Rabu (2/7), laporan Associated Press mengungkap bahwa kontraktor asal AS yang menjaga titik distribusi di Gaza menghadapi tuduhan serius karena menggunakan peluru tajam, granat kejut, dan metode kekerasan lainnya terhadap warga Palestina kelaparan.
Dua kontraktor dari perusahaan UG Solutions, yang dikontrak oleh AS untuk menjaga keamanan lokasi GHF, menyatakan bahwa para penjaga bersenjata berat sering kali menembakkan senjata tanpa provokasi, saat mendistribusikan bantuan di wilayah Gaza yang dikendalikan 'Israel'.
Sebelumnya, harian 'Israel' Haaretz melaporkan bahwa beberapa tentara mengakui diperintahkan untuk menembaki kerumunan tak bersenjata di dekat titik bantuan, “meskipun tidak ada ancaman sama sekali.”
'Israel' mulai memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak Maret, lalu menjalankan GHF sebagai pengganti sistem bantuan kemanusiaan yang sebelumnya dikelola oleh PBB, yang dibubarkan dengan tuduhan 'Israel' bahwa Hamas “menyalahgunakan” bantuan.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengecam sistem bantuan yang dijalankan 'Israel' sebagai “menghinakan.” Ia mengatakan, sistem ini “memaksa ribuan orang kelaparan dan putus asa berjalan puluhan kilometer, menyisihkan kelompok paling rentan dan mereka yang tinggal terlalu jauh,” sambil menambahkan bahwa sistem ini “tidak benar-benar dimaksudkan untuk mengatasi kelaparan.”
Ia menegaskan bahwa 'Israel' “harus mencabut pengepungan dan mengizinkan PBB membawa masuk serta mendistribusikan bantuan secara aman dan tanpa hambatan.”
Lebih dari 56.000 Tewas
Sejak 'Israel' membatalkan kesepakatan gencatan senjata pada 18 Maret, mereka melanjutkan pembantaian di Jalur Gaza dengan serangan udara besar-besaran.
Sejak 7 Oktober 2023, setelah operasi perlawanan Palestina di 'Israel' selatan, militer 'Israel' melancarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina. Hingga kini, lebih dari 56.000 warga Palestina telah dibunuh, 131.000 lebih terluka, dan lebih dari 14.000 masih hilang.
Meski banyak negara di dunia telah mengutuk genosida 'Israel', hampir tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab.
'Israel' saat ini sedang diselidiki oleh Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan kejahatan genosida, sementara beberapa pejabat tertingginya, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah masuk dalam daftar buronan resmi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Namun hingga hari ini, genosida yang dilakukan 'Israel' masih terus dibela, didukung, dan dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat dan beberapa kekuatan Barat lainnya. (zarahamala/arrahmah.id)