KABUL (Arrahmah.id) - Lebih dari empat tahun setelah berakhirnya kehadiran militer AS di Afghanistan, sanksi, pembatasan internasional, dan masalah tahanan asing tetap menjadi beberapa topik paling kontroversial dalam hubungan antara Kabul dan Barat.
Zabihullah Mujahid, juru bicara Imarah Islam Afghanistan, mengatakan kepada Tolo News bahwa warga negara Amerika yang ditahan ditangkap karena pelanggaran hukum dan menegaskan bahwa kasus-kasus ini harus diselesaikan melalui konsultasi dan dialog.
Pada saat yang sama, Adam Boehler, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Sandera, menulis di X bahwa Imarah Islam harus mengakhiri semua bentuk penyanderaan, menyatakan bahwa dua warga negara Amerika saat ini ditahan di Afghanistan, sebuah masalah yang juga telah dikonfirmasi oleh Imarah Islam.
“Para tahanan Amerika di Afghanistan melakukan pelanggaran hukum dan ditahan sesuai dengan hukum negara tersebut. Kita menyaksikan kehadiran warga Amerika setiap hari di berbagai lembaga dan dalam kunjungan wisata, dan jika mereka melakukan pelanggaran, mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Mujahid.
Dalam bagian lain dari pernyataannya, Mujahid menggambarkan kebijakan Barat saat ini terhadap Afghanistan sebagai kelanjutan dari kebijakan masa perang, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan realitas baru negara tersebut.
Menurutnya, sanksi belum menghasilkan perubahan kebijakan, tetapi malah merampas hak keuangan dan keterlibatan global rakyat Afghanistan.
“Kebijakan Barat belum direvisi dan tetap sama seperti selama perang. Pembatasan perjalanan dan aset rakyat, bersama dengan propaganda yang meluas, menunjukkan upaya untuk memaksakan tuntutan asing kepada bangsa Afghanistan,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan menteri pertahanan Pakistan, juru bicara Imarah Islam mengatakan Afghanistan siap membela diri, sambil menekankan bahwa Kabul tidak menginginkan ketegangan dengan negara mana pun dan menganggap dialog sebagai solusi utama.
Hematullah Ahmadi, seorang analis politik, mengatakan: “Semua masalah antara Afghanistan dan Pakistan harus diselesaikan melalui dialog, terutama masalah yang berkaitan dengan garis perbatasan yang dipersengketakan, yang harus ditangani melalui keterlibatan antara rakyat kedua belah pihak.”
Sebelumnya, Wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama sesi Dewan Keamanan tentang pemantauan sanksi terhadap Imarah Islam, menuduh bahwa para tahanan digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Dewan Keamanan mengutuk keras penyanderaan tersebut. (haninmazaya/arrahmah.id)