TEPI BARAT (Arrahmah.id) -- Otoritas 'Israel' memerintahkan beberapa warga Palestina di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur untuk menghancurkan rumah mereka sendiri, dengan alasan bangunan tersebut dibangun tanpa izin dari pihak berwenang 'Israel'. Ironisnya, menurut kelompok hak asasi, izin tersebut sangat sulit diperoleh bagi warga Palestina di wilayah itu.
Dilansir The New Arab (15/2/2026), dua keluarga Palestina di Yerusalem dipaksa menghancurkan sendiri rumah mereka setelah otoritas 'Israel' memberi pilihan antara melakukan pembongkaran sendiri atau membayar biaya mahal jika pihak 'Israel' yang melakukannya.
Dalam kasus serupa, perintah pembongkaran juga diterbitkan baru-baru ini untuk beberapa rumah di Silwan dan Wadi Qaddum, yang berdampak pada komunitas yang sudah terpinggirkan.
Aktivis lokal dan organisasi hak asasi internasional mengatakan bahwa praktik ini merupakan bagian dari pola terus-menerus di wilayah pendudukan, di mana izin bangunan sering kali ditolak bagi warga Palestina, sementara pemukim Yahudi mendapatkan akses lebih mudah ke izin dan lahan.
Selain itu, data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) mencatat bahwa sejak awal 2025 puluhan struktur rumah telah dihancurkan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menyebabkan puluhan warga kehilangan tempat tinggal — termasuk anak-anak — karena pembongkaran paksa terkait izin.
Kelompok hak asasi seperti Amnesty International dan banyak negara mengkritik kebijakan demolisi ini sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan mengarah pada pemindahan paksa warga Palestina, serta menguatkan kontrol Israel atas wilayah pendudukan.
Perintah demolisi rumah sendiri ini terjadi bersamaan dengan langkah lain oleh pemerintah Israel yang memperluas kekuasaan administratifnya atas Tepi Barat, termasuk kebijakan yang mempermudah pembelian lahan oleh penduduk Israel dan memperkuat klaim atas wilayah yang dipertentangkan. (hanoum/arrahmah.id)