JAKARTA (Arrahmah.id) – Wacana pemerintah ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia masih bergulir ada pro dan kontar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan dukungannya atas rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza asalkan tidak permanen.
“Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump,” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa (22/4/2025).
Yang terpenting, fokus evakuasi diberikan kepada mereka yang membutuhkan layanan kesehatan sekolah. Dan pada nantinya, kata Haedar, mereka dikembalikan ke tanah kelahirannya.
Muhammadiyah juga bersedia membantu. Dia mengatakan, pihaknya sejak lama telah aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan.
“Seperti pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta pembangunan madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut,” tuturnya.
Dia mengingatkan, langkah evakuasi harus diimbangi dengan diplomatik dan politik jangka panjang, agar ada solusi nyata bagi rakyat Palestina.
“Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki lokasi untuk menampung seribu warga Gaza, Palestina, yang akan dievakuasi Indonesia. Menurutnya, lokasi evakuasi menyesuaikan kebutuhan.
“Tergantung ya, tergantung. Jadi yang kemudian nanti mau direhabilitasi di tempat kita itu seperti apa kondisinya, itu kan kita sesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki, baik tempat, tempat tinggal, maupun dari sisi peralatan kesehatan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/4/2025).
“Karena kalau rehabilitasi dari sisi kesehatan kan tentunya, pasti kita pilih tempat-tempat yang secara peralatan juga memungkinkan, secepat mungkin membantu rehabilitasi saudara-saudara kita dari Gaza,” ujarnya menambahkan.
Prasetyo mengklaim Presiden Prabowo sudah mengantongi persetujuan dari beberapa negara. Persetujuan ini didapatkan ketika Prabowo lawatan ke Timur Tengah beberapa waktu lalu.
“Secara prinsip setuju. Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baik,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai Turki yang tidak setuju dengan ide tersebut, Prasetyo mengaku tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia masih akan terus berusaha agar wacana ini bisa diselenggarakan.
“Karena semangatnya kan memang kita mau membantu bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga. Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” jelasnya.
(ameera/arrahmah.id)
