JAKARTA (Arrahmah.id) - Gejolak di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin mengemuka. Setelah sebelumnya muncul desakan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari posisinya, kini langkah tegas kembali diambil oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Ia resmi mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.
Keputusan pencabutan mandat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025, yang ditandatangani langsung oleh KH Miftachul Akhyar pada 22 November 2025.
Holland Taylor disebut terafiliasi dengan jejaring yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap posisi politik luar negeri PBNU.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa langkah pencabutan mandat merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU yang digelar pada 20 November 2025 di Jakarta.
Dasar kebijakan ini merujuk pada ketentuan Anggaran Rumah Tangga NU Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, dan 67.
“Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” demikian isi kutipan resmi dari surat tersebut.
Ketua PBNU, Umarsyah, membenarkan keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa pencabutan mandat untuk Holland Taylor bersifat final dan bukan sekadar rekomendasi sementara.
“Iya benar, surat dari Rais Aam itu mencabut mandat bagi Holland Taylor,” ujar Umarsyah.
Dalam situasi internal PBNU yang tengah hangat, Umarsyah juga mengimbau seluruh jajaran pengurus NU, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh dinamika organisasi yang sedang berlangsung.
“Kami minta seluruh pengurus NU mulai dari pusat hingga daerah tetap tenang dan menunggu keputusan Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar,” tambahnya.
Pencabutan mandat ini menambah babak baru dalam dinamika hubungan internal pengurus PBNU yang belakangan banyak menjadi sorotan publik.
Langkah berikutnya kini menunggu keputusan resmi Syuriah PBNU terkait arah organisasi ke depan.
(ameera/arrahmah.id)