TEHERAN (Arrahmah.id) - Ketegangan antara Washington dan Tehran mencapai titik kritis setelah Iran memperingatkan bahwa seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah akan menjadi "target sah" jika militer AS melancarkan serangan.
Peringatan keras ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan pada Kamis (19/2/2026).
Ancaman balasan ini muncul setelah Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan militer terhadap Iran. Trump memberikan tenggat waktu maksimal 15 hari bagi Iran untuk menyepakati perjanjian nuklir baru, seraya mengisyaratkan serangan udara jika kesepakatan gagal tercapai.
Laporan dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan "serangan militer terbatas" dalam beberapa hari ke depan yang menargetkan situs militer atau pemerintah untuk memaksa Tehran tunduk pada tuntutan AS.
Duta Besar Iravani menegaskan bahwa meski Iran tidak menginginkan perang, pihaknya akan merespons secara defensif terhadap setiap agresi. Ia secara khusus menyoroti ancaman penggunaan pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia dan pangkalan Fairford di Inggris sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB.
Sementara itu, militer AS dilaporkan tengah melakukan penyiagaan besar-besaran, termasuk pengerahan jet tempur F-35, F-22, serta kapal induk kedua ke wilayah tersebut, yang disebut para analis sebagai penumpukan kekuatan militer terbesar sejak invasi Irak pada 2003.
Proses diplomasi yang sebelumnya menunjukkan kemajuan di Jenewa kini terancam runtuh. Meskipun Trump menyebut pembicaraan berjalan "baik", tuntutan Washington untuk memasukkan program rudal balistik dalam perjanjian tetap menjadi hambatan utama.
Para analis memperingatkan bahwa serangan pendahuluan (pre-emptive strike), meski terbatas, kemungkinan besar akan membuat Iran menarik diri sepenuhnya dari negosiasi dan memicu konflik regional yang lebih luas. (zarahamala/arrahmah.id)