GAZA (Arrahmah.id) - Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengeluarkan peringatan keras mengenai kondisi kritis lebih dari 20.000 pasien dan korban luka yang saat ini menunggu giliran untuk dievakuasi medis ke luar negeri. Otoritas kesehatan mendesak pembukaan perbatasan Rafah secara permanen dan tanpa syarat guna mencegah lonjakan angka kematian pasien yang tidak tertangani.
Meskipun perbatasan Rafah telah dibuka kembali secara terbatas sejak awal Februari, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa jumlah warga yang diizinkan melintas masih jauh dari kebutuhan medis yang mendesak. Berdasarkan data resmi selama 11 hari terakhir (2-12 Februari), hanya 391 orang yang berhasil meninggalkan Gaza untuk pengobatan, 302 orang yang masuk kembali ke Gaza. Total mobilisasi hanya mencapai 31% dari target komitmen 2.200 orang yang seharusnya melintas dalam periode tersebut.
Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah di Gaza, Ismail al-Thawabta, memberikan gambaran matematis yang mengerikan terkait lambatnya proses ini. Ia menyatakan bahwa jika kuota harian tetap dibatasi seperti sekarang, maka dibutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk menuntaskan antrean 20.000 pasien yang ada.
"Setiap hari yang berlalu tanpa pengobatan adalah ancaman langsung terhadap nyawa mereka. Pasien kanker, jantung, dan gagal ginjal tidak bisa menunggu birokrasi yang sengaja diperlambat," tegas Al-Thawabta.
Kementerian Kesehatan juga melaporkan adanya "kesaksian menyakitkan" dari para pasien yang berhasil melintas. Mereka melaporkan adanya prosedur pemeriksaan yang rumit, intimidasi, dan penundaan yang disengaja. Hal ini dinilai sebagai kebijakan sistematis untuk memperdalam penderitaan fisik dan psikologis para warga Gaza.
Saat ini, banyak kasus kritis yang memerlukan intervensi bedah saraf dan ortopedi tingkat lanjut tidak dapat ditangani di dalam Gaza. Hal ini disebabkan oleh hancurnya 90% infrastruktur kesehatan akibat blokade dan serangan militer yang terus berlangsung meskipun kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani pada Oktober lalu.
Pemerintah Gaza menyerukan kepada lembaga internasional, organisasi kemanusiaan, dan komunitas dunia untuk menekan 'Israel' agar mempermudah mobilitas pasien. Mereka menekankan bahwa hak atas kesehatan dan akses pengobatan adalah komitmen kemanusiaan minimal yang harus dipenuhi di tengah situasi gencatan senjata yang rapuh. (zarahamala/arrahmah.id)