GAZA(Arrahmah.id) - Diskusi mengenai konsep demiliterisasi di Jalur Gaza kembali memicu perdebatan menyusul pernyataan terbaru Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu. Muncul perbedaan mencolok antara tuntutan 'Israel' dengan visi Amerika Serikat (AS) yang dinilai lebih fleksibel terkait masa depan persenjataan di wilayah kantong tersebut.
Benjamin Netanyahu, yang saat ini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, menegaskan bahwa Hamas wajib menyerahkan seluruh senjatanya tanpa pengecualian. Netanyahu mengklarifikasi bahwa definisi "senjata berat" yang ia maksud mencakup senapan serbu Kalashnikov, peluru kendali anti-tank, hingga mortir.
'Israel' menginginkan Gaza benar-benar bersih dari segala jenis senjata dan terowongan sebagai syarat utama memulai rekonstruksi. Bagi Tel Aviv, keberadaan kekuatan bersenjata sekecil apa pun dianggap kontradiktif dengan tujuan militer dan politik mereka untuk melenyapkan pengaruh Hamas dari Gaza.
Di sisi lain, Kenneth Katzman, pakar studi strategis dan keamanan internasional, menilai Washington menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda. Meski memiliki tujuan keamanan yang sama dengan Israel, AS lebih berfokus pada pencegahan kemampuan yang dapat mengancam 'Israel' secara langsung.
Draf usulan AS, sebagaimana dilaporkan New York Times, menyarankan agar Hamas menyerahkan senjata berat yang mampu menjangkau wilayah 'Israel', seperti roket dan artileri. Namun, Washington dikabarkan membuka celah bagi Hamas untuk mempertahankan senjata ringan dalam jumlah terbatas untuk tahap awal, sebelum dibahas kembali pada fase berikutnya.
Pakar urusan 'Israel', Muhammad Halsa, berpendapat bahwa sikap kaku Netanyahu lebih berkaitan dengan kebutuhan politik domestik daripada pengaturan keamanan teknis. Menurut Halsa, Netanyahu memerlukan "citra kemenangan" yang nyata untuk dipasarkan kepada publik 'Israel' guna memenuhi janji-janjinya.
"Netanyahu mendramatisasi isu pelucutan senjata ini sebagai bagian dari narasi besar kemenangannya. Ia membutuhkan adegan simbolis di mana para pejuang menyerahkan senjata mereka di depan kamera," ujar Halsa.
Sikap ini juga didorong oleh tren masyarakat 'Israel' yang semakin condong ke arah kanan, yang menuntut pendekatan keamanan maksimal tanpa kompromi. Slogan "hingga senapan terakhir dan peluru terakhir" menjadi alat politik untuk memuaskan konstituen dalam negeri.
Sementara itu, surat kabar Times of Israel melaporkan bahwa Tel Aviv telah memberitahu Washington mengenai perlunya operasi militer tambahan di Gaza. Langkah ini diklaim sebagai transisi menuju visi pemerintahan Donald Trump untuk Jalur Gaza dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas.
PBB sebelumnya memperkirakan bahwa biaya pembangunan kembali Gaza mencapai 70 miliar dolar AS, sebuah proses yang kini tersandera oleh perdebatan sengit mengenai syarat demiliterisasi total tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)