DAVOS (Arrahmah.id) -- Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaparkan rencana induk baru untuk Jalur Gaza, dijuluki “New Gaza”. Proyek ini bertujuan mentransformasikan wilayah yang hancur akibat konflik menjadi zona ekonomi modern dengan infrastruktur maju, pusat data, pelabuhan dan bandara, serta kawasan hunian dan komersial dalam kurun 10 sampai 15 tahun ke depan.
Dilansir Reuters (23/1/2026), presentasi ini dilakukan oleh penasihat Gedung Putih Jared Kushner di World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Rencana yang diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari 25 miliar dolar AS ini merupakan bagian dari inisiatif luas Board of Peace yang diluncurkan Trump untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza setelah perang Israel-Hamas.
Targetnya mencakup pembangunan pelabuhan serta bandara baru, jaringan rel kereta, kawasan industri dan perumahan modern, serta lapangan kerja bagi ratusan ribu warga Gaza yang terdampak perang.
Kushner mengatakan rancangan tersebut dirancang sebagai zona ekonomi yang berorientasi pasar, dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan pengurangan ketergantungan pada bantuan internasional, serta pendapatan rumah tangga yang ditargetkan di atas 13.000 dolar per tahun dalam dekade mendatang.
Konsep New Gaza juga mencakup pembangunan 180 menara di pesisir untuk kawasan perumahan dan pariwisata, serta zona industri seluas puluhan kilometer persegi yang diarahkan untuk data center dan manufaktur modern, menurut detail yang dipaparkan oleh berbagai media internasional.
Namun rencana ini mendapatkan kritik dan skeptisisme, terutama karena situasi di lapangan masih memburuk akibat konflik yang berlanjut dan sebagian wilayah Gaza masih dikuasai militer 'Israel', sementara kebutuhan dasar bagi jutaan pengungsi Palestina belum terpenuhi.
Biaya rekonstruksi juga diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar, lebih besar dari dana yang saat ini diusulkan, dan terdapat ketidakjelasan tentang mekanisme pendanaannya.
Proposal ini membayangkan perubahan total terhadap struktur fisik dan ekonomi Gaza, tetapi kritik menyatakan bahwa rencana tersebut harus memperhatikan hak atas tanah, kompensasi bagi korban konflik, dan solusi bagi hampir 2 juta warga yang terpaksa mengungsi di dalam wilayah itu sebelum pembangunan dapat berjalan efektif. (hanoum/arrahmah.id)