GAZA (Arrahmah.id) - Isu pelucutan senjata Hamas kembali mencuat ke permukaan sebagai pintu masuk utama rencana Amerika Serikat dalam menata "Hari Esok" di Jalur Gaza. Berdasarkan visi pemerintahan Donald Trump, demiliterisasi Gaza dianggap sebagai syarat mutlak bagi dimulainya proses rekonstruksi besar-besaran, meskipun terjadi perbedaan tajam dalam cara pandang dan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Analis politik Iyad al-Qarra menyatakan dalam program "Beyond the News" Al Jazeera bahwa secara prinsip, Hamas tidak menutup diri untuk mendiskusikan berkas persenjataan. Namun, mereka menolak pelucutan senjata di bawah tekanan syarat-syarat 'Israel' tanpa adanya komitmen timbal balik.
Al-Qarra menilai manuver saat ini bukanlah negosiasi yang tulus, melainkan upaya "pilih-pilih" 'Israel' yang hanya fokus pada senjata perlawanan namun mengabaikan kewajiban dalam tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, seperti penghentian aksi pembunuhan terarah (suaka politik), pembukaan pintu perlintasan dan jaminan masuknya bantuan dan penarikan militer secara menyeluruh dari wilayah sipil.
Dinamika Lapangan dan Tekanan Militer
Di sisi lain, militer 'Israel' dilaporkan tetap menekan demi mendapatkan kendali penuh. Mengutip Times of Israel, Tel Aviv telah menyampaikan kepada Washington bahwa operasi militer tambahan di Gaza masih diperlukan untuk memuluskan transisi menuju visi pemerintahan Trump.
Meskipun perang selama dua tahun telah menguras kemampuan tempur dan menghancurkan sebagian besar jaringan terowongan yang kini dikuasai 'Israel', Hamas tetap memandang sisa persenjataan mereka bukan sebagai alat untuk menyerah, melainkan sebagai aset negosiasi yang krusial untuk mempertahankan posisi politik mereka.
Pakar urusan 'Israel', Mahmoud Yazbak, menyoroti adanya kontradiksi dalam retorika pemerintah Benjamin Netanyahu. Di saat 'Israel' menuntut Gaza yang bersih dari senjata, laporan media lokal justru menyebutkan adanya upaya Tel Aviv untuk mendukung dan mempersenjatai milisi-milisi Palestina tertentu di dalam Gaza guna melawan pengaruh Hamas.
Yazbak menilai tuntutan pelucutan senjata saat ini cenderung digunakan sebagai alat untuk menghambat transisi menuju tahap kedua kesepakatan, karena ketiadaan definisi teknis yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "senjata berat".
Visi Washington: Proses Gradual
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Thomas Warrick, menjelaskan bahwa administrasi Trump menyadari sulitnya melucuti senjata Hamas hanya dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, AS menawarkan skenario jangka panjang yang melibatkan penyerahan senjata strategis dengan fokus pada roket dan rudal anti-tank yang mampu menjangkau wilayah 'Israel' seraya mengizinkan Hamas menyimpan senjata ringan di tahap awal masa transisi.
Hingga saat ini, rencana pelucutan senjata tampak lebih sebagai kartu negosiasi daripada rencana keamanan yang siap eksekusi. Dengan penolakan keras dari pihak Hamas dan kehati-hatian dari para mediator regional, skenario yang paling mungkin terjadi adalah berlanjutnya tekanan politik tanpa hasil yang menentukan, atau penundaan isu ini hingga terjadi pergeseran nyata dalam keseimbangan kekuatan di lapangan. (zarahamala/arrahmah.id)