GAZA (Arrahmah.id) - Surat kabar The New York Times mengungkap keberadaan draf rencana Amerika Serikat yang mengatur jadwal pelucutan senjata faksi perlawanan Palestina di Jalur Gaza. Dokumen ini rencananya akan dipaparkan kepada gerakan Hamas dalam beberapa pekan mendatang. Isu pelucutan senjata kini menjadi poros utama dalam diplomasi 'Israel' terkait kesepakatan penghentian perang, yang telah berjalan selama empat bulan meskipun diwarnai ribuan pelanggaran oleh pasukan pendudukan.
Berdasarkan laporan koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar, draf tersebut menunjukkan fokus pada penyerahan senjata yang "mampu menyerang Israel". Sebagai imbalannya, faksi-faksi Palestina diizinkan untuk menyimpan sebagian senjata ringan secara tentatif pada tahap awal. Namun, sumber internal menekankan bahwa detail rencana ini masih bersifat fleksibel dan sangat mungkin mengalami perubahan atau muncul dalam versi draf baru di kemudian hari.
Tim di balik penyusunan dokumen ini terdiri dari tokoh-tokoh kunci, termasuk Jared Kushner (anggota Dewan Perdamaian), Steve Witkoff (Utusan Khusus AS), dan Nickolay Mladenov (Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian). Langkah ini menyusul pengumuman sepihak dari AS bulan lalu mengenai dimulainya tahap kedua dari kesepakatan damai.
Draf tersebut menguraikan empat struktur utama yang diusulkan untuk mengelola Jalur Gaza selama masa transisi, yakni Komite Nasional, Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, dan Pasukan Stabilitas Internasional.
Meskipun struktur ini telah dirancang, sumber-sumber Palestina menuding 'Israel' sengaja menghalangi masuknya Komite Nasional ke wilayah Gaza, padahal Hamas telah menyatakan kesiapan penuh untuk menyerahkan pengelolaan administratif sektor tersebut.
Terdapat celah signifikan dalam draf ini, terutama mengenai definisi "senjata ringan". Dokumen tersebut tidak merinci apakah jenis senjata seperti mortir termasuk yang dilarang, mengingat sejarah sosial masyarakat Gaza yang terbiasa menyimpan senjata untuk keperluan kesukuan dan perlindungan sosial.
Di sisi lain, intelijen 'Israel' memperkirakan Hamas masih memiliki kekuatan tempur yang besar, termasuk sekitar 60.000 senapan serbu Kalashnikov. Selain itu, sekitar 50% jaringan terowongan di bawah Gaza dilaporkan masih berfungsi dengan efisiensi tinggi. Ironisnya, draf AS ini bungkam mengenai mekanisme penanganan jaringan terowongan, yang selama ini dianggap 'Israel' sebagai pilar utama infrastruktur militer faksi perlawanan.
Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di hadapan Knesset, menegaskan bahwa tahap kedua kesepakatan ini "bukan bertujuan untuk rekonstruksi", melainkan fokus murni pada pelucutan senjata perlawanan. Ia bahkan melontarkan ancaman bahwa isu ini akan diselesaikan dengan "cara yang mudah atau cara yang sulit".
Menanggapi hal tersebut, Hamas dan faksi-faksi lainnya tetap teguh pada posisi mereka. Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, sebelumnya telah menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah "garis merah" yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan urusan internal Palestina yang tidak bisa dikompromikan sebagai barter untuk penghentian perang atau pencabutan blokade.
Meski AS dan 'Israel' sepakat pada prinsip pelucutan senjata, terdapat perbedaan tajam pada mekanisme pelaksanaan. AS cenderung memilih pendekatan bertahap yang dikaitkan dengan janji rekonstruksi, sementara 'Israel' menuntut solusi radikal yang segera. Kini, nasib dokumen ini bergantung sepenuhnya pada respons resmi Hamas yang hingga saat ini belum memberikan pernyataan formal. (zarahamala/arrahmah.id)