WASHINGTON (Arrahmah.com) – Di tengah memburuknya hubungan antara Beijing dan Washington, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang baru pada Kamis (23/12/2021) yang melarang produk yang dibuat di provinsi Xinjiang Cina karena penindasan Cina terhadap sebagian besar penduduk minoritas Muslim Uighur.
Didorong oleh anggota Kongres Amerika Serikat, undang-undang tersebut disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dengan suara bulat awal bulan ini.
Ini memberlakukan larangan hampir menyeluruh pada impor barang ke AS dari Xinjiang dengan mengharuskan pemasok untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa produk mereka tidak dibuat dengan kerja paksa. Xinjiang adalah pemasok besar kapas dan panel surya.
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang. AS dan banyak kelompok hak asasi menyebutnya genosida, lansir Al Jazeera.
“Ini adalah situasi hak asasi manusia yang mengerikan, sepenuhnya disetujui – seperti yang kita ketahui sekarang – oleh Partai Komunis Cina,” Senator AS Marco Rubio, sponsor utama dari Partai Republik, mengatakan pekan lalu.
Cina telah menolak tuduhan pelecehan di Xinjiang, menuduh negara-negara dan organisasi hak asasi manusia meluncurkan “serangan fitnah” tentang kondisi Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat.
Kedutaan Besar Cina di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters tentang undang-undang baru AS pada Kamis.
Undang-undang tersebut memberikan sanksi kepada setiap individu yang menurut AS bertanggung jawab atas kerja paksa di wilayah Xinjiang. Ini akan memperumit rantai pasokan untuk beberapa perusahaan AS yang mendapatkan bahan baku dari Cina.
Menyusul reaksi di Cina, pembuat chip AS Intel Corp pada hari Kamis meminta maaf kepada pelanggan dan mitra Cina dalam pernyataan publik di WeChat karena telah memberi tahu pemasok dalam surat sebelumnya untuk tidak mencari produk atau tenaga kerja dari Xinjiang.
Sebuah pengadilan independen yang berbasis di Inggris memutuskan pekan lalu bahwa pemerintah Cina telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya.
AS menggambarkan perlakuan Cina terhadap Uighur sebagai “genosida”, mengutip situasi di Xinjiang dalam keputusan awal bulan ini untuk meluncurkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing.
Pada Selasa, Cina mengumumkan sanksi terhadap empat anggota Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional sebagai pembalasan atas hukuman yang dijatuhkan pada pejabat Cina atas dugaan pelanggaran di wilayah tersebut.
Pemerintahan Biden juga memberlakukan sanksi perdagangan pekan lalu terhadap beberapa perusahaan dan institusi Cina, sejumlah perusahaan teknologi Cina, yang menuduh pemerintah di Beijing memajukan pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur.
Langkah Departemen Perdagangan AS menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer Cina dan 11 lembaga penelitiannya ke daftar perusahaan dan lembaga AS yang tunduk pada kontrol ekspor.
Sebelumnya, AS menempatkan perusahaan rintisan kecerdasan buatan Cina SenseTime Group pada daftar hitam investasi AS yang memaksa perusahaan untuk menunda penawaran umum perdana Hong Kong senilai $767 juta. (haninmazaya/arrahmah.com)
