GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam negara-negara Arab dan Islam yang diam atas krisis kelaparan. Mereka menegaskan ini saatnya untuk mendobrak pembatasan dan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza di tengah meluasnya kelaparan dan kekurangan gizi.
Dalam sebuah pernyataan, dilansir Safa Press Agency (23/7/2025), Hamas mengatakan mereka terkejut dengan keheningan negara-negara Arab dan Islam sehubungan dengan genosida sistematis dan kelaparan kriminal di wilayah terkepung tersebut.
"Kami menegaskan bahwa tanggapan dan sikap resmi tidak sebanding dengan bencana yang dihadapi dua seperempat juta orang. Keheningan yang memekakkan telinga dari para penguasa negara kami mendorong penjahat perang Netanyahu untuk menerapkan kebijakan kelaparan dan genosida," kata Hamas.
"Rakyat kami kelaparan sementara ribuan truk bantuan menumpuk di sisi penyeberangan Rafah di Mesir. Kami menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk memutuskan semua hubungan dengan entitas pendudukan fasis dan mengusir duta besar Zionis," desak Hamas, menuntut diakhirinya segala bentuk normalisasi dengan 'Israel'.
Kantor berita WAFA melaporkan, Dewan Liga Negara-negara Arab pada tingkat perwakilan tetap pada Selasa menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan agresi 'Israel' terhadap Jalur Gaza, mengakui bencana dan kelaparan yang sedang terjadi, dan mematahkan blokade yang diberlakukan di wilayah kantong tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat yang diadakan atas permintaan Negara Palestina, Dewan menekankan perlunya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak dan tanpa hambatan ke Gaza.
Dewan juga meminta dua negara Arab anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB—Aljazair dan Somalia—untuk melanjutkan upaya yang bertujuan mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi mengikat yang mengharuskan 'Israel' mencabut blokade dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Dewan selanjutnya menyatakan penolakan tegas terhadap apa yang disebut sebagai Yayasan Kemanusiaan Gaza dan mekanisme serupa lainnya, dan menganggap mereka tidak memiliki legitimasi hukum dan etika.
Dinyatakan bahwa mekanisme tersebut berfungsi sebagai kedok kemanusiaan untuk melaksanakan kebijakan agresif yang mengubah bantuan menjadi instrumen penindasan, kelaparan dan jebakan maut.
Dewan meminta pihak-pihak yang mensponsori bertanggung jawab penuh berdasarkan hukum internasional atas kejahatan yang dilakukan melalui mekanisme ini. (hanoum/arrahmah.id)