GAZA (Arrahmah.id) - Sejumlah pejabat dan narasumber yang mengetahui draf rencana terkait Jalur Gaza menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengizinkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk menyimpan beberapa senjata ringan, setidaknya pada tahap awal, namun menuntut gerakan tersebut menyerahkan semua senjata yang mampu menyerang 'Israel'.
Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa tim yang dipimpin AS, melibatkan Jared Kushner (menantu Presiden Donald Trump), utusan khusus AS Steve Witkoff, serta mantan pejabat tinggi PBB Nickolay Mladenov, berencana untuk membagikan dokumen tersebut kepada Hamas dalam beberapa pekan ke depan.
Surat kabar tersebut mengutip beberapa pejabat, termasuk seorang diplomat regional dan orang-orang yang mengetahui rencana itu, yang menyatakan bahwa detail rencana masih dapat berubah dan draf yang berbeda mungkin muncul di kemudian hari.
Dalam versi saat ini, rencana tersebut dikomentari sebagai upaya besar menuju perlucutan senjata Hamas, yang merupakan elemen kunci dalam rencana 20 poin Presiden Trump untuk Gaza. Rencana ini juga menjadi landasan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan 'Israel' setelah perang yang berlangsung selama dua tahun.
Juru bicara Gedung Putih, Dylan Johnson, menyatakan bahwa pemerintahan Trump mengharapkan Hamas untuk melucuti senjatanya dan tengah bekerja sama erat dengan semua pihak serta mediator untuk memastikan implementasi penuh dari rencana tersebut.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa draf rencana itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dibahas secara terbuka sebelumnya, tepatnya ketika Kushner menyampaikan presentasi di Forum Ekonomi Dunia (Davos) di Swiss bulan lalu mengenai tahapan pelucutan senjata Gaza. Saat itu, ia menyatakan bahwa "senjata berat akan segera dihentikan pengoperasiannya."
Dalam presentasinya, Kushner berbicara mengenai registrasi senjata pribadi dan penghentian pengoperasiannya seiring dengan pengambilalihan tanggung jawab keamanan di Jalur Gaza oleh administrasi Palestina yang baru, namun ia tidak merinci jenis senjata apa saja yang akan dicakup dalam kebijakan tersebut.
Menurut The New York Times, 'Israel' kemungkinan besar tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza sebelum Hamas dan faksi bersenjata lainnya meletakkan senjata mereka.
Draf rencana tersebut mencakup pelucutan senjata secara bertahap yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau lebih, menurut para pejabat. Setelah pelucutan senjata, langkah selanjutnya dalam rencana Gaza mencakup pengerahan pasukan stabilitas internasional di Jalur Gaza, memulai rekonstruksi besar-besaran, dan menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada komite teknokrat Palestina.
Mengenai posisi Hamas, ketua kantor politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menyatakan beberapa hari lalu bahwa usulan terkait pelucutan senjata perlawanan tidak mencerminkan tuntutan internasional murni, melainkan merepresentasikan visi 'Israel' yang sedang dipasarkan di forum-forum internasional.
Dalam partisipasinya pada sesi di Forum Al Jazeera ke-17 di Doha Ahad (8/2/2026), Meshaal menegaskan bahwa gerakan Hamas terbuka terhadap pendekatan realistis yang didasarkan pada "jaminan", bukan pada pelucutan senjata. Ia menunjukkan bahwa melalui mediator (Qatar, Mesir, dan Turki), gerakan tersebut telah mengajukan formula yang mencakup gencatan senjata jangka panjang dan keberadaan mekanisme internasional untuk mencegah eskalasi. (zarahamala/arrahmah.id)