GAZA (Arrahmah.id) - Indonesia secara resmi mengumumkan dimulainya persiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari Pasukan Stabilitas Internasional (International Stability Force) di Jalur Gaza. Pengumuman ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara konkret menyatakan kesiapan jumlah pasukan untuk misi tersebut.
Juru bicara Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa total pasukan multinasional yang diusulkan untuk Gaza mencapai sekitar 20.000 tentara. Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi signifikan, yakni sekitar 40% dari total kebutuhan pasukan tersebut.
Otoritas penyiaran 'Israel' melaporkan bahwa area di selatan Jalur Gaza, tepatnya di antara kota Rafah dan Khan Yunis, telah disiapkan sebagai zona awal untuk menyambut pasukan Indonesia. Persiapan di lapangan sudah dimulai, meskipun jadwal pasti kedatangan masih dalam tahap sinkronisasi akhir.
Pasukan ini merupakan bagian dari "Rencana Trump" tahap kedua yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803 (November 2025). Mandat utama pasukan ini meliputi: pengamanan perbatasan Gaza dengan 'Israel' dan Mesir, perlindungan sipil koridor kemanusiaan, mengawasi proses pelucutan senjata perlawanan, melatih pasukan polisi Palestina baru yang akan bekerja sama dengan pasukan internasional, serta mengamankan pengiriman material untuk pembangunan kembali Gaza yang hancur (estimasi biaya mencapai 70 miliar dolar AS).
Selain Indonesia, Presiden AS Donald Trump menyatakan ada 59 negara yang menyatakan minat. Beberapa negara yang disebut akan bergabung dalam fase awal, antara lain: Indonesia, Bangladesh, Kazakhstan, Azerbaijan, Turki, Italia, Kosovo, dan Albania. AS mengusulkan Jenderal Jasper Jeffers sebagai komandan pasukan untuk memberikan jaminan keamanan kepada 'Israel'.
Meski persiapan militer berjalan, terjadi perdebatan sengit mengenai "Aturan Keterlibatan" (Rules of Engagement). Indonesia memandang pasukan ini sebagai tindakan sementara menuju Solusi Dua Negara. Hamas menyetujui keberadaan pasukan internasional hanya jika fungsinya terbatas sebagai "pasukan pemisah" untuk memantau gencatan senjata di perbatasan. Sedangkan AS dan 'Israel' ingin pasukan ini aktif melucuti senjata Hamas dan menegakkan keamanan internal secara penuh. Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, bersikeras bahwa 'Israel' berhak menentukan negara mana saja yang boleh bergabung.
Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan bahwa harus ada mandat yang jelas dan spesifik terkait keberadaan internasional di Gaza. Ia menambahkan bahwa pihak penghubung antara warga Gaza dengan pasukan internasional tersebut haruslah entitas dari Palestina.
Di saat Washington terus membicarakan pengaturan pasukan stabilitas dan aturan pelibatan (rules of engagement), realitas di lapangan tetap menunjukkan terjadinya perang intensitas rendah yang biaya (dampaknya) semakin meningkat dan harus dibayar oleh warga sipil Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)