JAKARTA (Arrahmah.id) – Rencana pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun menuai sorotan.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai skema tersebut berpotensi membebani ruang fiskal negara dalam jangka panjang.
Menurut Huda, total utang proyek yang dibangun pada era Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu mencapai sekitar Rp120 triliun dan bersifat multiyears. Artinya, pembayaran utang akan berlangsung selama puluhan tahun.
“Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah,” ujar Huda, Sabtu (14/2/2026).
Ia menambahkan, risiko fiskal tersebut kemungkinan juga menjadi alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap hati-hati dalam merespons wacana penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh.
Huda bahkan menyatakan sependapat dengan sikap Menkeu yang terkesan enggan menjadikan APBN sebagai penanggung beban utang.
“Soal pembayaran hutang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran hutang Whoosh ini menggunakan APBN,” tegasnya.
Huda mengemukakan setidaknya dua alasan utama. Pertama, layanan Whoosh bukan merupakan Public Service Obligation (PSO).
Menurutnya, kereta cepat tersebut tidak ditujukan untuk masyarakat luas secara menyeluruh, dan keberadaannya bukan kebutuhan mendesak yang jika tidak ada akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.
Kedua, ia menyoroti aspek profesionalisme pengelolaan. Jika utang manajemen Whoosh ditanggung oleh APBN, dikhawatirkan kinerja pengelola tidak akan optimal.
Pasalnya, proyek tersebut sejak awal menggunakan skema business to business (B2B), bukan pembiayaan langsung dari anggaran negara.
“Sedangkan Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN,” katanya.
Sebagai alternatif, Huda menyarankan pemerintah mencari sumber pendanaan lain di luar APBN, salah satunya melalui Danantara yang disebut mengelola dividen seluruh BUMN dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Sementara itu, wacana pembayaran utang melalui APBN sempat disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, Purbaya menyatakan belum dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Huda pun menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut keuangan negara.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan APBN seharusnya dibahas bersama Menteri Keuangan selaku pengelola kas negara.
“Bagaimana pun juga, kasir pemerintah adalah Menkeu,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)