GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengeluarkan seruan darurat kepada masyarakat dunia untuk menggelar aksi protes massal guna menekan 'Israel' agar menghentikan agresi dan kebijakan "genosida" di Jalur Gaza. Seruan ini muncul di tengah laporan terus berlanjutnya serangan udara dan pembongkaran paksa pemukiman sipil oleh militer 'Israel'.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu secara sengaja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghindari komitmen di hadapan mediator dan memperburuk penderitaan kemanusiaan di wilayah kantong tersebut.
Hamas mengimbau para pendukung kemerdekaan di negara-negara Arab, Islam, dan dunia internasional untuk turun ke jalan, terutama pada Jumat, Sabtu, dan Minggu setiap pekannya.
"Jadikan hari-hari mendatang sebagai gerakan global yang terus meningkat guna menyuarakan hati nurani dunia melawan pendudukan, agresi, dan genosida," tulis pernyataan tersebut. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pembukaan penuh pintu perbatasan, percepatan bantuan kemanusiaan, dan dimulainya rekonstruksi Gaza.
Penasihat Media pimpinan Hamas, Taher al-Nunu, mengkritik pembukaan "uji coba" Gerbang Rafah yang dinilai sangat terbatas dan penuh dengan persyaratan 'Israel'. Al-Nunu menyebut langkah 'Israel' tersebut sebagai kebijakan "hukuman kolektif" yang dirancang untuk mempersulit ruang gerak warga Palestina.
Meskipun pada Selasa pagi kelompok pertama warga yang terdampar telah tiba di Gaza, jumlahnya jauh dari kesepakatan awal. Dari 50 orang yang dijadwalkan kembali, hanya 12 orang yang diizinkan melintas oleh otoritas 'Israel'. Sebelum pendudukan Israel atas gerbang tersebut pada Mei 2024, perlintasan Rafah beroperasi secara normal di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Gaza dan pihak Mesir tanpa campur tangan 'Israel'.
Berdasarkan data terbaru sejak gencatan senjata dimulai, 526 warga Palestina gugur akibat pelanggaran harian 'Israel'. Total korban jiwa sekitar 72.000 jiwa dan 171.000 luka-luka (mayoritas wanita dan anak-anak), dan 90% infrastruktur sipil di Gaza hancur total.
Hamas juga menyoroti adanya tekanan politik dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump yang sempat melontarkan wacana pemindahan paksa (deportasi) warga Palestina ke Mesir dan Yordania, sebuah rencana yang ditolak keras oleh Kairo dan Amman dengan dukungan internasional. (zarahamala/arrahmah.id)