YERUSALEM (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali posisinya bahwa Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Jalur Gaza pasca-perang "dalam bentuk apa pun". Pernyataan keras ini disampaikan langsung kepada utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dalam pertemuan di Yerusalem pada Selasa (3/2/2026).
"Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam administrasi Jalur Gaza dengan cara apa pun," demikian pernyataan resmi kantor Netanyahu setelah pertemuan tersebut berakhir.
Selain menolak peran PA, Netanyahu juga menekankan tuntutan utama 'Israel' yang tidak dapat ditawar sebagai syarat dimulainya rekonstruksi Gaza, yaitu: pelucutan senjata total terhadap Hamas, demiliterisasi menyeluruh di Jalur Gaza, dan pemenuhan seluruh tujuan perang 'Israel' sebelum pembangunan kembali dimulai.
'Israel' secara konsisten bersikeras bahwa baik Hamas maupun Otoritas Palestina tidak boleh memiliki peran dalam tata kelola Gaza di masa depan.
Isu tata kelola ini semakin memanas setelah kantor Netanyahu memprotes desain logo Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis yang dibentuk untuk menangani urusan sehari-hari di Gaza hingga program reformasi selesai. 'Israel' mengklaim logo tersebut mengandung simbol yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina.
"Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina, mereka tidak memiliki bagian dalam administrasi Gaza," tegas pernyataan kantor PM pada Senin (2/2).
Menanggapi hal tersebut, NCAG melalui unggahan di X menyatakan bahwa mereka sedang "menguji berbagai konsep visual" dan desain logo tersebut dapat berkembang. NCAG menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah "bantuan kemanusiaan, administrasi sipil, pemulihan, dan masa depan Gaza yang layak huni."
Pertemuan antara Netanyahu dan Witkoff ini merupakan pertemuan kedua dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Diskusi ini berlangsung di bawah kerangka rencana gencatan senjata Gaza yang diusung Presiden AS Donald Trump, meskipun rencana tersebut sejauh ini belum merinci secara jelas mengenai peran PA setelah perang dua tahun berakhir.
Kunjungan Witkoff juga bertepatan dengan momentum pembukaan kembali perbatasan Rafah dengan Mesir, yang menjadi titik krusial bagi mobilisasi bantuan dan warga di tengah situasi transisi yang masih belum stabil. (zarahamala/arrahmah.id)